BI Proyeksi Inflasi di Awal 2022 Meroket hingga 0,61%

Jakarta: Bank Indonesia (BI) memproyeksi inflasi pada Januari 2022 sebesar 0,61 persen (mtm). Hal ini sesuai dengan hasil Survei Pemantauan Harga (SPH) yang dilakukan bank sentral pada pekan pertama bulan ini.

"Berdasarkan Survei Pemantauan Harga pada minggu pertama Januari 2022, perkembangan harga pada Januari 2022 tetap terkendali dan diperkirakan inflasi sebesar 0,61 persen (mtm)," ungkap Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dikutip dari rilis perkembangan indikator stabilitas nilai rupiah, Jumat, 7 Januari 2022.
Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia memperkiraan inflasi Januari 2022 secara tahun kalender sebesar 0,61 persen (ytd), dan secara tahunan sebesar 2,23 persen (yoy).

Secara bulanan (mtm), ramalan inflasi Januari 2022 ini lebih tinggi ketimbang realisasi inflasi Desember 2021 yang mencapai 0,57 persen. Untuk diketahui, pergerakan inflasi pada Desember 2021 tersebut merupakan yang tertinggi selama pandemi covid-19 yang telah berlangsung sejak Maret 2020.

Penyumbang utama inflasi Januari 2022

Adapun penyumbang utama inflasi Januari 2022 yaitu komoditas telur ayam ras dan Bahan Bakar Rumah Tangga (BBRT) yang masing-masing tercatat sebesar 0,11 persen (mtm), daging ayam ras sebesar 0,06 persen (mtm), cabai rawit sebesar 0,05 persen (mtm), tomat sebesar 0,04 persen (mtm).

Kemudian beras dan sabun detergen bubuk/cair masing-masing menyumbang inflasi Januari 2022 sebesar 0,03 persen (mtm), minyak goreng dan bawang merah masing-masing sebesar 0,02 persen(mtm), jeruk, bawang putih, emas perhiasan, dan rokok kretek filter masing-masing sebesar 0,01 persen (mtm).

"Sementara itu, komoditas yang mengalami deflasi yaitu cabai merah dan tarif angkutan udara masing-masing sebesar 0,02 persen (mtm)," paparnya.

Terkait hal tersebut, Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk memonitor secara cermat dinamika penyebaran covid-19 dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu.

"Termasuk, melakukan langkah-langkah koordinasi kebijakan lanjutan yang perlu ditempuh untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik dan berdaya tahan," pungkas Erwin.

(AHL)