UU Cipta Kerja Dinilai Memberi Ruang Kompetitif untuk Indonesia Maju

Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Indonesia perlu terus melakukan reformasi birokrasi, reformasi regulasi, dan meningkatkan efisiensi untuk menjadi negara maju. Pasalnya sejauh ini masih ada hambatan yang menghalangi untuk Indonesia mencapai kemajuan.

"Upaya pemerintah melalui Undang-Undang omnibus law di bidang Cipta Kerja adalah untuk mengatasi dan mencarikan solusi atas persoalan struktural yang telah diidentifikasikan sebagai penghambat langkah Indonesia menjadi negara maju dengan pendapatan tinggi tersebut," kata dia dilansir dari laman resmi Kemenkeu, Minggu, 29 November 2020.
Penyederhanaan perizinan dalam UU Cipta Kerja ini menjadi salah satu faktor penting. Persyaratan investasi dimudahkan, kemudian di bidang ketenagakerjaan juga diberikan dukungan agar tenaga kerja bisa produktif dan diperlakukan secara baik sehingga mereka bisa berkompetisi secara unggul.

"Kemudahan dan perlindungan untuk usaha kecil menengah juga menjadi salah satu hal yang diatur dalam UU Cipta Kerja ini. Hal ini sangat penting untuk menciptakan sektor usaha yang sangat dinamis," jelas dia.

Dalam Global Competitiveness Index yang disusun oleh Global Competitiveness Report Economic Forum, Indonesia masih banyak membutuhkan perbaikan di berbagai faktor. Ia menyebut, tantangannya berputar pada kualitas sumber daya manusia (SDM), apakah itu kemampuan untuk inovasi, skill-nya, atau labor market.

"Semuanya sangat tergantung kepada kualitas SDM kita. Adopsi teknologi, dan kualitas pelayanan kesehatan, itu semuanya berpangkal pada sumber daya manusia yang terus menjadi pusat perhatian kita di dalam perbaikan, serta dari sisi kebijakan di sektor tenaga kerja,” ungkapnya.

Ada hal lain yang disebut Menkeu juga menjadi tantangan bagi Indonesia, yaitu product-market dan financial system. Lebih lanjut, institusi di Indonesia juga belum dianggap sebagai institusi kelas pertama di dunia. Oleh karena itu, berbagai tantangan tadi menjadi fokus periode kedua pemerintahan Joko Widodo.

"Kita harus terus mengembangkan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur diteruskan untuk ditingkatkan kualitas maupun aksesibilitas dan jumlahnya. Deregulasi dan debirokratisasi adalah kunci mindset dari institusi publik yang harus betul-betul memberikan pelayanan yang transparan efisien dan akuntabel untuk mendukung transformasi ekonomi," pungkas dia.


(SAW)