Pemerintah Diminta Tidak Selalu Andalkan Utang

    Angga Bratadharma - 23 Juni 2020 19:54 WIB
    Pemerintah Diminta Tidak Selalu Andalkan Utang
    Ilustrasi. FOTO: MI/USMAN ISKANDAR
    Jakarta: Pemerintah diminta tidak selalu mengandalkan utang dari negara lain dalam mengatasi persoalan ekonomi. Pasalnya, bukan pemerintah yang menanggung beban tersebut, melainkan rakyat Indonesia hingga anak cucu.

    "Jangan lupa, yang membayar warisan utang ini adalah generasi sekarang dan mendatang," ungkap Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center Hardjuno Wiwoho, seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa, 23 Juni 2020.

    Ia menambahkan pemerintah menempatkan bom waktu bagi bangsa Indonesia hingga 10 tahun ke depan. Pasalnya, uang pajak rakyat yang dikumpulkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus menanggung beban akibat melebarnya defisit APBN 2020.

    Hal itu diungkapkan Hardjuno Wiwoho merespons pernyataan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bahwa besaran defisit anggaran fiskal tahun ini akan menjadi beban pemerintah selama 10 tahun ke depan. "Jangan bermimpi tentang peningkatan kesejahteraan rakyat. Karena uang pajak rakyat akan dipakai membayar utang," jelasnya.

    Menurutnya defisit anggaran yang dalam dan koreksi pertumbuhan ekonomi menjadi pemicu meningkatnya porsi utang pemerintah. Peningkatan utang diproyeksi terjadi karena negara membutuhkan tambahan dana untuk membiayai pengeluaran, yang tak sebanding dengan pendapatan.  Saat ini saja, jelasnya, utang sudah menjadi beban berat APBN.

    Sebagaimana diketahui, defisit fiskal tahun ini diperkirakan melebar menjadi 6,34 persen atau setara Rp1.039,2 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Adapun pelebaran defisit APBN tahun ini terjadi karena pemerintah membutuhkan dana yang besar untuk penanggulangan dampak pandemi covid-19.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa pemerintah akan fokus untuk mengangkat perekonomian di semester II tahun ini. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi di kuartal II ini diprediksi mengalami tekanan yang cukup dalam imbas pandemi covid-19.
     
    Tahun ini pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi antara minus 0,4 persen sampai satu persen. Sebelumnya, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 2,3 persen. Namun tekanan di kuartal II membuat pertumbuhan ekonomi diprediksi menjadi semakin sulit.
     
    "Sekarang fokus dari pemerintah adalah mengejar agar kuartal III dan IV ekonominya bisa kembali pulih dari situasi kontraksi dari kuartal II," kata dia.

    Dirinya mengharapkan kontraksi ekonomi pada April-Mei merupakan kondisi yang terburuk. Dengan kata lain, pemerintah berharap pada Juni-Juli ekonomi akan membaik, sehingga bisa menjaga momentum di kuartal III dan IV.
     
    "Ini lah yang sekarang menjadi fokus pemerintah dalam menggunakan instrumen kebijakannya dan tentunya Pak Gubernur (Bank Indonesia) akan terus mengawal agar momentum pemulihan di kuartal III dan IV bisa terealisasi dengan beban, baik di APBN maupun moneter, tetap terjaga secara bersama," pungkasnya.



    (ABD)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id