comscore

UU HKPD Dinilai Efektif Perbaiki Belanja Pusat dan Daerah

Eko Nordiansyah - 18 Maret 2022 13:28 WIB
UU HKPD Dinilai Efektif Perbaiki Belanja Pusat dan Daerah
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara - - Foto: dok Kemenkeu
Jakarta: Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) menjadi upaya dalam penguatan desentralisasi fiskal melalui pengalokasian sumber daya nasional secara efektif dan efisien. UU ini diharapkan dapat mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat sehingga mencapai Indonesia Maju 2045.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah alat untuk mencapai tujuan negara sehingga diperlukan alokasi sumber daya keuangan.
"Kita lakukan alokasi namun pada saat yang bersamaan juga memperbaiki kualitas belanja masing-masing di pusat dan di daerah. Pusat dan daerah sama-sama harus melakukan penganggaran yang berkualitas, pengembangan aparatur, dan pengawasannya diperbaiki," kata Suahasil dilansir dari laman resmi Kemenkeu, Jumat, 18 Maret 2022.

Berbagai capaian desentralisasi fiskal selama 20 tahun terakhir telah menunjukkan berbagai kinerja positif dan ikut berkontribusi dalam pencapaian kinerja nasional. Kesenjangan kemampuan keuangan antar daerah menunjukkan tren semakin berkurang, penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan, dan pengelolaan administrasi keuangan daerah semakin baik.

"Meskipun banyak sekali kinerja yang bisa kita angkat secara positif, namun ada beberapa yang terus kita perhatikan di seluruh Indonesia yang masih menjadi tantangan-tantangan kita ke depan," ungkapnya.


Tantangan itu di antaranya adalah sebagian besar DAU masih digunakan untuk belanja pegawai yang berkisar 30 sampai 65 persen, masih adanya ketergantungan pemda pada DAK untuk sumber belanja modal, alokasi belanja infrastruktur yang masih rendah dengan kisaran 11 persen, tax ratio di tingkat lokal masih relatif rendah, dan pemanfaatan pembiayaan kreatif yang masih terbatas.

"Dengan cara berpikir seperti itu, maka empat pilar dari UU HKPD ini kita lakukan secara tersusun, terstruktur dan dituliskan dalam Undang-undang," ujar dia.

Ia menyebut, UU HKPD didesain dengan empat pilar utama yakni ketimpangan fiskal yang menurun, penguatan local taxing power, belanja daerah yang berkualitas, dan sinergi fiskal nasional. Keempat pilar ini menjadi penopang yang sangat penting untuk mencapai tujuan pelaksanaan desentralisasi yaitu pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia.

"Selain empat pilar tadi saya sebutkan ini juga harus didukung oleh sistem informasi, didukung oleh pengawasan dan monitoring evaluasi, dan didukung oleh sumber daya manusia yang makin lama makin kompeten," pungkasnya.


(Des)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id