Pemerintah Diminta Hati-hati Terbitkan Aturan Pajak Baru

    Desi Angriani - 05 September 2019 20:49 WIB
    Pemerintah Diminta Hati-hati Terbitkan Aturan Pajak Baru
    Illustrasi Foto : MI/Manggala.
    Jakarta: Pemerintah diminta berhati-hati dalam menerapkan delapan aturan perpajakan baru. Sebab, banyak negara tidak berhasil mengimplementasikan seluruh hal tersebut secara sekaligus. 

    Pengamat perpajakan Tax Center Universitas Indonesia (UI) Darussalam mengatakan aturan itu mesti diimbangi dengan perluasan basis pajak, pengurangan pembebasan pajak, maupun ketentuan anti-penghindaran pajak yang lebih ketat. 

    "Hal inilah yang perlu jadi catatan pemerintah. Diperlukan kehati-hatian dan pertimbangan yang matang," ujarnya saat dihubungi Medcom.id di Jakarta, Kamis, 5 September 2019.

    Menurutnya, delapan poin yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) perpajakan baru itu pada dasarnya untuk menciptakan daya saing melalui instrumen pajak berupa kebijakan maupun administrasi. Namun, pemerintah tak bisa menghindari dampak negatif berupa potensi kerugian negara akibat pemangkasan PPh badan menjadi 20 persen. 

    "Dampak positif baru bisa dirasakan dalam jangka menengah dan panjang. Dalam jangka pendek tentunya akan menimbulkan potensi pajak yang hilang," ungkapnya.

    Ia menambahkan di dalam RUU tersebut, pemerintah mengkategorikan ketentuan pajak baru berdasarkan tiga kelompok. Pertama terkait administrasi pajak yang mencakup relaksasi sanksi administrasi dan relaksasi pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

    "Ini lebih bertujuan menciptakan kepastian, menjamin prinsip proporsionalitas, serta mendorong likuiditas wajib pajak," bebernya. 

    Kelompok kedua, terkait dengan menciptakan level playing field khususnya untuk pajak digital. Hal itu membuat pemerintah bisa memajaki perusahaan raksasa digital, seperti Google dan Facebook meski mereka tak memiliki kantor dalam bentuk fisik di Indonesia.

    Kelompok terakhir, bertujuan untuk menggerakkan ekonomi melalui stimulus pajak. Ini mencakup penurunan tarif, penghapusan pajak dividen, insentif pajak, serta perubahan ke sistem territorial.

    "Khusus untuk kelompok terakhir inilah umumnya kebijakan pajak yang dilakukan setiap negara dalam mendorong daya saing serta mendorong ekonomi domestik. Efektivitas masing-masing kebijakan tersebut pada dasarnya juga sangat dipengaruhi faktor-faktor di luar pajak," pungkas dia. 

    Adapun, pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) baru mengenai ketentuan perpajakan dan fasilitas perpajakan. Di dalamnya, pemerintah merombak delapan aturan pajak yang selama ini menghambat laju pertumbuhan ekonomi. RUU tersebut menyangkut tiga undang-undang yang mengoreksi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Tata Cata Perpajakan (KUP). 



    (SAW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id