Kanwil DJP Jakut Gandeng BPRD DKI Sisir Penunggak Pajak

    Husen Miftahudin - 13 Desember 2019 12:13 WIB
    Kanwil DJP Jakut Gandeng BPRD DKI Sisir Penunggak Pajak
    Ilustrasi. Foto: dok MI.
    Jakarta: Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jakarta Utara bakal bekerja sama dengan Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta untuk mencari penunggak pajak. Hal ini menyusul temuan ribuan penunggak pajak mobil mewah di DKI Jakarta, paling banyak di wilayah Jakarta Utara.

    "Kita akan kerja sama dengan mereka (BPRD DKI). Begitu mendengar data-data (penunggak pajak mobil mewah) itu jangan-jangan pajak lainnya juga belum patuh," kata Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara Adjat Djatnika dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2019 di area Museum Kota Tua, Jakarta, Jumat, 13 Desember 2019.

    Adjat menjelaskan, kerja sama itu untuk meminta data-data pengemplang pajak kendaraan mewah. Data-data itu untuk menyisir tunggakan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mungkin dilakukan pemilik mobil mewah tersebut.

    "Tapi kita menindaklanjuti juga orang-orang yang kendaraan-kendaraan mewah itu yang belum bayar pajak," tegas Adjat.

    Dia mengaku tunggakan pajak kendaraan mewah bukan ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam hal ini, Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang menanganinya.

    Sementara itu, Adjat mengklaim tingkat kepatuhan pajak di Kanwil DJP Jakarta Utara sudah mencapai lebih dari 90 persen. Angka kepatuhan tersebut lebih tinggi daripada tingkat penerimaan pajak.

    "Angka kepatuhannya lumayan, kepatuhannya lebih tinggi daripada jumlah penerimaannya. Jadi secara kepatuhan mereka sudah lumyan walaupun tentunya belum 100 persen, khusus di Jakarta Utara kepatuhannya sudah 90 persen lebih," urai Adjat.

    Per awal Desember 2019, Kanwil DJP Jakarta Utara mencatat realisasi penerimaan pajak sudah mencapai sekitar Rp34 triliun. Angka itu setara 81 persen dari total target penerimaan pajak tahun ini sebanyak Rp41 triliun.

    BPRD DKI Jakarta sebelumnya melaporkan ada 1.100 unit mobil mewah yang menunggak pajak. Estimasi perolehan pajak dari 1.100 unit mobil mewah tersebut mencapai Rp37 miliar.

    "Sebenarnya dari total data awal per September itu ada 1.500-an (pemilik mobil mewah), ini kan tiap hari kita update dengan cara razia tadi. Terakhir tinggal 1.100-an yang belum kita identifikasi," kata Humas BPRD DKI Mulyo Sasungko di DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat, 6 Desember 2019.

    Mulyo mengakui mobil mewah di kawasan DKI Jakarta paling banyak terdaftar di Kota Jakarta Utara. "Jadi mereka ada yang di Jakut, lebih banyak di utara karena mereka seringnya ngumpul di Jakut di daerah PIK (Pantai Indah Kapuk)," urainya.

    Untuk denda, terang Mulyo, tidak berbeda dengan penunggak pajak kendaraan lainnya. Mereka dindenda dua persen per bulan dari nilai pajak kendaraan. "Maksimal 24 bulan atau dalam presentasi 48 persen itu yang bisa diterima dendanya oleh penunggak pajak," ucap dia.



    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id