Sri Mulyani Ungkap Tantangan untuk Keberlangsungan Program JKN

    Eko Nordiansyah - 06 April 2021 17:40 WIB
    Sri Mulyani Ungkap Tantangan untuk Keberlangsungan Program JKN
    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto: MI/Erlangga



    Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menghadapi tantangan mengenai masalah iuran dan manfaat. Untuk itu dibutuhkan sinergi dan kolaborasi para pemangku kepentingan sangat dibutuhkan.

    "Kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan swasta dan stakeholder lainnya menjadi sesuatu yang luar biasa penting, dalam kita mampu mewujudkan program JKN yang baik tapi sustainable," kata dia dilansir dari laman resmi Kemenkeu, Selasa, 6 April 2021.






    Ia menambahkan, kementerian dan lembaga yang terkait dengan JKN akan mengupayakan peningkatan kualitas penyelenggaraan program JKN. Selain itu, Pendapat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kepesertaan, manfaat, standar pelayanan, dan tata kelola akan dilaksanakan.

    Komitmen Kementerian Keuangan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78 Tahun 2020. PMK ini mengatur sharing kewajiban antara Pemerintah Pusat dan Daerah, mekanisme pembayaran iuran yang menjadi kewajiban Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah termasuk opsi intersep bagi Pemerintah Daerah yang menunggak pembayaran kewajibannya.

    "Pemerintah pusat akan terus memonitor ketertiban pemerintah daerah di dalam pembayaran iuran PBI yang merupakan PBI daerah," ungkap Sri Mulyani.

    Selain dari masalah pendanaan ini, Sri Mulyani mengungkapkan, bahwa elemen penting dalam keberlangsungan program JKN adalah kepesertaan dan layanan. Sementara dalam hal pendanaan, termasuk di dalamnya juga penting adalah tata kelola.

    Kepesertaan program JKN saat ini mencapai 222 juta jiwa atau 82 persen dari total penduduk Indonesia, dengan komposisi peserta didominasi oleh Penerima Bantuan Iuran (PBI) yaitu 59,5 persen, pekerja penerima upah 24,6 persen, pekerja bukan penerima upah 13,6 persen, dan bukan pekerja 2,2 persen.

    Sementara berdasarkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), peserta JKN diharapkan bisa mencapai 98 persen untuk tujuan universal health coverage.

    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id