Sri Mulyani Minta Pelaksanaan APBN 2022 Dilakukan Mulai Awal Tahun

    Eko Nordiansyah - 30 November 2021 11:41 WIB
    Sri Mulyani Minta Pelaksanaan APBN 2022 Dilakukan Mulai Awal Tahun
    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. FOTO: Kementerian Keuangan



    Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 bisa dilakukan mulai awal tahun. Apalagi Presiden Joko Widodo telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2022.

    "Kami mengharapkan agar DIPA kementerian/lembaga dan Daftar Alokasi TKDD di 2022 dapat segera ditindaklanjuti, sehingga kegiatan untuk pelaksanaan APBN dapat dilakukan segera pada awal 2022 untuk dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata dia, dilansir dari laman resmi Kemenkeu, Selasa, 30 November 2021.

     



    Sri Mulyani mengungkapkan, pelaksanaan APBN di awal tahun ini bisa mendukung pemulihan ekonomi. Keyakinan itu muncul meski pemulihan ekonomi global maupun domestik tahun depan diprediksi masih tidak merata dan bahkan tidak pasti, sejalan perkembangan pandemi covid-19 yang terus bermutasi dan mengancam seluruh negara di dunia.

    Selain itu, ia memperkirakan, pemulihan ekonomi pada 2022 dibarengi munculnya berbagai risiko baru yang harus dikelola seperti volatilitas harga komoditas, tekanan inflasi dan implikasi kenaikan suku bunga di negara maju, rebalancing ekonomi Tiongkok, disrupsi rantai pasok, dan dinamika geopolitik.
     
    "Meskipun menghadapi dinamika ketidakpastian, perekonomian Indonesia pada 2022 diproyeksikan melanjutkan pemulihan ekonomi yang makin kuat. Penanganan pandemi yang efektif berhasil mengendalikan varian delta dengan lebih cepat sehingga aktivitas perekonomian kembali meningkat pada kuartal keempat 2021," ungkapnya.

    Bersifat ekspansif

    Ia menambahkan, APBN 2022 dirancang masih bersifat ekspansif untuk meneruskan fungsi countercyclical namun tetap memperhatikan risiko dan pentingnya menjaga sustainabilitas fiskal dalam jangka menengah panjang. Penyusunan dan penetapan APBN 2022 dilaksanakan dengan tetap menjaga transparansi, check and balance, serta proses legislasi yang baik.

    "Dari keseluruhan belanja negara 2022 sebesar Rp2.714,2 triliun, sebesar Rp769,6 triliun anggaran TKDD diserahkan kepada para gubernur dan kepala daerah. Ini untuk mendukung perbaikan kualitas SDM di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik," pungkas dia.

    (ABD)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id