APBN 2021 Fleksibel, Anggaran Kesehatan Tetap Prioritas

    Eko Nordiansyah - 28 Oktober 2020 10:02 WIB
    APBN 2021 Fleksibel, Anggaran Kesehatan Tetap Prioritas
    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati - - Foto: dok MI
    Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 sangat fleksibel dalam menghadapi ketidakpastian pandemi covid-19. Anggaran pemerintah akan dibuat sedinamis mungkin dalam merespons perkembangan yang terjadi pada tahun depan.

    "Umpamanya apakah ada vaksinasi atau tidak? Apakah ada pemulihan ekonomi? Momentumnya akselerasi atau kita lihat momentum terjaga atau mungkin melemah. Kita terus kalibrasi lagi sehingga APBN 2021 juga sifatnya cukup fleksibel," katanya dalam video conference di Jakarta, Selasa, 27 Oktober 2020.

    Meski demikian, Sri Mulyani memastikan anggaran di bidang kesehatan bakal tetap menjadi prioritas. Apalagi tahun depan pemerintah mengalokasikan Rp169 triliun anggaran kesehatan atau 6,5 persen dari APBN. Jumlah ini lebih besar dari yang dimandatkan yakni lima persen dari APBN.

    "Pertama, bidang kesehatan tetap diprioritaskan, makanya kita sampaikan di APBN 2021 belanja di sektor kesehatan di atas mandatory-nya. Mandatory lima persen, kita alokasikan 6,5 persen, Rp169 triliun. Itu terutama juga antisipasi dalam rangka anggaran vaksinasi," jelas dia.

    Selain itu, pemerintah juga melanjutkan dukungan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Termasuk melalui penempatan dana pemerintah di bank umum, yang diharapkan bisa mendorong penyaluran kredit untuk menggerakan sektor riil.

    "Kemudian untuk bansos, kami terus lakukan meski skalanya bisa disesuaikan dengan kondisi yang kita perhatikan apakah mereka membaik. Namun kita lihat keseluruhan yang dilihat di UU APBN dan lihat di kondisi terakhir dari perbaikan di sisi masyarakat," ungkapnya.


    Ia menambahkan pemerintah maupun DPR sudah menyepakati untuk memberikan ruang dalam merespons kondisi di 2021. Khususnya upaya pemerintah menjaga pemulihan ekonomi di kuartal I dan kuartal II tahun depan.

    "Seperti disampaikan Presiden dan UU APBN 2021 yang sudah disahkan oleh DPR pada akhir September lalu, kita sedang finalisasi untuk penyelesaian DIPA. Kami terus lakukan komunikasi mengenai berbagai hal yang tetap dijaga dan dilakukan," pungkas dia.  

    (Des)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id