Negara Berpotensi Kehilangan Rp17,5 Triliun dari Celah Kebijakan Cukai Rokok

    Eko Nordiansyah - 09 September 2020 18:07 WIB
    Negara Berpotensi Kehilangan Rp17,5 Triliun dari Celah Kebijakan Cukai Rokok
    Ilustrasi buruh rokok. Foto: dok MI/Bagus.
    Jakarta: Besarnya kontribusi industri hasil tembakau (IHT) terhadap penerimaan negara dinilai akan lebih meningkat apabila pemerintah menutup berbagai celah di kebijakan cukai rokok. Salah satunya dengan menjalankan roadmap penyederhanaan/simplifikasi struktur tarif cukai hasil tembakau.

    Ketua Tim Peneliti Pusat Kajian dan Pengembangan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (PKPM FEB) Universitas Brawijaya Abdul Ghofar menyatakan dalam penelitiannya, skema simplifikasi merupakan salah satu kebijakan cukai hasil tembakau (CHT) yang berkontribusi positif pada penerimaan negara.

    "Kami melakukan simulasi, andai saja roadmap simplifikasi CHT dijalankan oleh pemerintah sesuai PMK Nomor 146 Tahun 2017, total potensi penerimaan negara dari skema tersebut adalah Rp17,57 triliun," katanya seperti dikutip, Rabu, 9 September 2020.

    Jika pemerintah menggunakan skema simplifikasi dengan memangkas layer CHT dari 10 layer menjadi lima layer, maka potensi pendapatan cukai akan meningkat setidaknya Rp10,12 trlliun. Bahkan pendapatan cukai negara diproyeksikan bertambah menjadi Rp237,79 triliun pada 2023.

    Ghofar mengatakan skema simplifikasi lainnya yang bisa menjadi opsi adalah penggabungan batasan produksi sigaret putih mesin (SPM) dan sigaret kretek mesin (SKM). Penggabungan batasan produksi segmen rokok mesin diperkirakan akan menaikkan pendapatan cukai sebesar Rp3,55 triliun.

    "Jika dibandingkan dengan negara lain, Indonesia memiliki struktur tarif cukai yang kompleks dengan golongan dan tarif yang banyak. Ternyata dengan banyaknya golongan, banyak perusahaan besar dan perusahaan asing yang memanfaatkannya untuk membayar cukai di golongan yang lebih rendah dengan tarif cukai yang lebih murah," ungkapnya.

    Wakil Dekan FEB Universitas Brawijaya ini juga mengatakan kekhawatiran sebagian pihak terkait terkonsentrasinya pasar atau peluang oligopoli juga tidak akan terjadi. Bahkan, lanjutnya, persaingan usaha menjadi lebih adil karena perusahaan besar akan bersaing dengan perusahaan besar.

    "Hasil analisis kami, pasar tidak akan terkonsentrasi karena simplifikasi. Sedangkan perusahaan menengah kecil dan rumahan yang berjumlah ratusan pabrik di golongan II SKM akan bersaing dengan sesama mereka, bukan dengan perusahaan asing yang modalnya besar," ujarnya.

    Dalam diseminasi tersebut, Ghofar menyebutkan celah lain pada kebijakan cukai IHT yaitu masih dimungkinkanya produsen rokok menjual produknya di bawah 85 persen harga jual eceran (HJE). Menurut dia, kehilangan pendapatan dari diskon rokok cukup besar, bisa mencapai Rp3,89 triliun.

    Sementara itu, Guru Besar FEB Universitas Brawijaya Ahmad Erani Yustika berpendapat simplifikasi struktur tarif cukai bisa menjadi opsi yang ideal. Syarat lain untuk menjalankan simplifikasi yakni terciptanya level playing field, agar perusahaan rokok dapat bersaing sehat dengan perusahaan yang selevel.

    "Simplifikasi bisa menjadi opsi ideal dengan syarat bahwa kebijakan ini dapat mencegah moral hazard, seperti praktik penghindaran cukai itu termasuk moral hazard. Terakhir, simplifikasi bisa menjadi pilihan jika kebijakan ini dapat meningkatkan penerimaan negara," pungkasnya.

    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id