Pemerintah Perlu Lanjutkan Kebijakan Simplifikasi Tarif Cukai Rokok

    Eko Nordiansyah - 01 September 2020 19:02 WIB
    Pemerintah Perlu Lanjutkan Kebijakan Simplifikasi Tarif Cukai Rokok
    Ilustrasi industri rokok. Foto: Antara/Seno
    Jakarta: Pemerintah akan kembali menjalankan kebijakan penyederhanaan (simplifikasi) struktur tarif cukai hasil tembakau (CHT). Rencana ini sudah tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 77 Tahun 2020.

    Partner Research and Training Services DDTC Bawono Kristiaji menilai kebijakan penyederhanaan ini memang perlu kembali dijalankan. Pasalnya, Bawono menjelaskan sistem yang ada saat ini memang rumit dan perlu diperhatikan pengawasannya.

    Meski Indonesia telah memangkas total layer tarif cukai hasil tembakau yang mencapai 19 layer pada 2010 menjadi tinggal 10 lapisan tarif CHT, namun demikian lapisan tarif cukai tembakau masih perlu disimplifikasi lebih lanjut. Untuk itu Bawono memberikan dukungan kepada pemerintah agar tetap melanjutkan aturan yang sebelumnya juga tertuang dalam PMK 146 Tahun 2017.

    "Simplifikasi tarif cukai hasil tembakau akan memberikan level playing field antar karakteristik industri hasil tembakau. Jadi antara karakteristik, pangsa pasar dan kemampuan ekonomis head-to-head supaya tidak terlalu banyak pihak yang memanfaatkan lapisan-lapisan tersebut," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 1 September 2020.

    Sekretaris Jenderal Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) Willem Petrus Riwu memberikan pendapat yang berbeda. Gappri justru sepakat agar struktur tarif CHT sebanyak 10 lapisan tarif yang berlaku saat ini tetap dipertahankan.

    "Hal ini disebabkan struktur tarif tersebut dinilai mampu mempertahankan serapan tenaga kerja, volume produksi, serapan bahan baku lokal, termasuk menekan peredaran rokok ilegal," ungkapnya.

    Sementara itu, analis kebijakan ahli madya Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Wawan Juswanto menyebutkan kebijakan cukai hasil tembakau tidak bisa dilepaskan dari tiga pilar yakni pengendalian konsumsi, penerimaan negara dan juga mencakup industri dan sektor ketenagakerjaan.

    "Dalam membuat kebijakan dan tarif cukai, sektor SKT selaku sektor padat karya akan tetap diperhatikan. Kita setuju bersama ingin mendorong yang padat karya. Jadi kita memberikan prioritas yang padat karya dalam struktur tarif cukai," jelas dia.

    Pemerintah sebelumnya menargetkan penerimaan cukai rokok akan naik menjadi Rp172,8 triliun pada tahun depan dari target tahun ini sebesar Rp164,9 triliun. Detail kenaikan tarifnya akan diumumkan pada akhir September 2020 nanti. Namun poin tersebut masih menjadi perhatian karena kenaikan tarif CHT sekitar 23 persen di 2020 ini tidak menghasilkan penerimaan yang optimal.

    Kenaikan tarif cukai rokok sejalan dengan target penerimaan di 2021. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN) 2021, Kemenkeu menargetkan penerimaan cukai sebesar Rp178,5 triliun. Jumlah tersebut naik 3,6 persen year on year (yoy) dibanding outlook akhir tahun ini yang mencapai Rp172,2 triliun. 

    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id