Akselerasi Pemulihan Ekonomi

    Pemerintah Diminta Dorong Efektivitas Keberhasilan Penanganan Covid-19

    Angga Bratadharma - 03 Juni 2021 10:58 WIB
    Pemerintah Diminta Dorong Efektivitas Keberhasilan Penanganan Covid-19
    Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah. FOTO: Banggar DPR RI



    Jakarta: Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) MH Said Abdullah meminta agar belanja pemerintah pusat harus mampu mendorong secara efektif keberhasilan penanganan covid-19 serta mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. Hal ini penting guna mempersempit ruang terjadinya kerawanan sosial.

    Karena itu, lanjutnya, beberapa prioritas belanja yang dilakukan pemerintah harus mampu mencapai sasaran yang tepat. Salah satunya, dengan memperkuat alokasi anggaran perlindungan sosial yang sesuai dengan kebutuhan pemulihan ekonomi nasional di 2022.

     



    Kemudian, tambahnya, prioritas belanja pemerintah juga harus mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, mutu pendidikan, memperkuat ketahanan pangan, menghidupkan kembali sektor pariwisata, pembangunan infrastruktur yang tertunda, mendorong dunia usaha, dan membantu sektor UMKM untuk segera bangkit.


    "Semua alokasi anggaran pemerintah pusat tersebut harus berbasis kepada output, outcome, dan hasil yang terukur dengan baik," kata Said, dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 3 Juni 2021.

    Selain itu, lanjutnya, rencana pemerintah melakukan penguatan kualitas hubungan keuangan pusat dan daerah perlu dilakukan hati-hati. Hal ini penting agar jangan sampai menimbulkan permasalahan baru bagi daerah. Pemerintah pusat dan daerah harus sama-sama melakukan evaluasi terhadap kendala yang terjadi selama ini, baik ditingkat pusat maupun daerah.

    Dalam hal ini, pihaknya mendukung upaya pemerintah untuk menjadikan kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di 2022 sebagai momentum untuk meningkatkan quality control anggaran; memberikan ruang bagi pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi; serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan.

    "Dalam rangka mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi nasional," tuturnya.

    Lebih lanjut, ia mengatakan, TKDD diharap tidak hanya sekadar menutup kekurangan APBD, tetapi juga harus mampu menjadi instrumen fiskal yang efektif di daerah. Karena itu, dirinya mendorong agar kebijakan Dana Desa yang sudah memasuki tahun ke delapan lebih difokuskan untuk pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat.

    "Saya kira, ini urgent agar memperkuat keberadaan desa sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi pembangunan ekonomi nasional," tuturnya.


    Di sisi lain, Said melanjutkan, APBN 2022 merupakan APBN transisi menuju pelaksanaan APBN yang normal pada 2023. Artinya defisit anggaran akan kembali berada di bawah tiga persen, sebagaimana diamanahkan oleh UU Nomor 2 Tahun 2020.

    "Karena itu, kita harus benar-benar memastikan, usulan pemerintah untuk menetapkan defisit anggaran pada 2022 sudah sesuai dengan kebutuhan pembiayaan APBN dan roadmap sebelum memasuki kondisi normal pada 2023," pungkasnya.

    (ABD)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id