BPK Temukan Lebih dari 13 Ribu Permasalahan dengan Potensi Kerugian Negara Rp8,97 Triliun

    Eko Nordiansyah - 11 November 2020 18:46 WIB
    BPK Temukan Lebih dari 13 Ribu Permasalahan dengan Potensi Kerugian Negara Rp8,97 Triliun
    Gedung BPK. Foto : MI.
    Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan adanya 7.868 temuan yang memuat 13.567 permasalahan tata kelola keuangan negara sebesar Rp8,97 triliun. BPK memberikan 21.425 rekomendasi atas hasil pemeriksaan pada semester I-2020.

    Hal ini diungkapkan dalam buku Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I-2020 yang diserahkan Ketua BPK Agung Firman Sampurna kepada Presiden Joko Widodo. Dalam ikhtisar tersebut, dijelaskan bahwa 21.425 rekomendasi diberikan atas permasalahan yang dimuat dalam temuan hasil pemeriksaan BPK pada semester I-2020.

    Adapun permasalahan yang ditemukan BPK meliputi 6.713 atau 50 persen permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern dan 6.702 atau 49 persen permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp8,28 triliun, serta 152 atau satu persen permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp692,05 miliar.

    "Atas permasalahan tersebut, BPK memberikan rekomendasi antara lain kepada Pimpinan entitas terkait agar menarik kelebihan pembayaran atau menetapkan dan memungut kekurangan penerimaan serta menyetorkannya ke kas negara/daerah/perusahaan," kata Agung Firman dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 11 November 2020.

    Selain itu, BUMN/anak perusahaan selaku operator agar melakukan koreksi atas subsidi/Kewajiban Pelayanan Publik (KPP) dan dana kompensasi 2019 sebesar Rp4,77 triliun. Sementara kepada dua Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terkait agar melakukan koreksi pembebanan cost recovery sebesar Rp26,61 miliar dan USD52,47 juta atau seluruhnya sebesar Rp777,14 miliar.

    Rekomendasi juga diberikan kepada Direktur Jenderal Pajak agar memutakhirkan sistem informasi dalam memastikan validitas data Piutang Pajak dan Penyisihan atas Piutang Pajak, serta memastikan Piutang PBB yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak.

    "Kepada Menteri Keuangan bersama dengan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham agar mengukur kewajiban Pemerintah sebagai pengendali PT Asabri (Persero) dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang timbul sebagai pelaksanaan Pasal 15 UU Nomor 40 Tahun 2014," jelas dia.

    BPK juga merekomendasikan Menteri Keuangan agar berkoordinasi dengan instansi terkait dalam menyusun rencana penyelesaian ketentuan dan standar terkait atas penyajian Kewajiban Jangka Panjang atas Program Pensiun.

    Kemudian BPK meminta menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Barang untuk segera menyelesaikan pertanggungjawaban realisasi belanja dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat dalam bentuk tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk permasalahan terkait dengan dana bantuan peremajaan perkebunan kelapa sawit (PPKS) pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang belum dipertanggungjawabkan.

    Dalam IHPS I-2020, dijelaskan bahwa sejak 2005 sampai dengan 30 Juni 2020, BPK telah menyampaikan 571.466 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa senilai Rp259,38 triliun.

    Secara kumulatif sampai dengan 30 Juni 2020 tersebut, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-30 Juni 2020 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan mencapai Rp111,01 triliun.

    "IHPS I-2020 juga memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah pada 2005-30 Juni 2020 dengan status yang telah ditetapkan sebesar Rp3,43 triliun," ungkapnya.

    Sedangkan terkait dengan hasil pemantauan atas laporan hasil pemeriksaan investigatif dan penghitungan kerugian negara serta pemberian keterangan ahli periode 2017-30 Juni 2020, BPK telah menyampaikan 22 laporan hasil pemeriksaan investigatif dengan nilai indikasi kerugian negara/daerah senilai Rp8,70 triliun.

    Kemudian ada 238 laporan hasil penghitungan kerugian negara dengan nilai kerugian negara/daerah senilai Rp29,10 triliun, serta pemberian keterangan ahli pada tahap persidangan atas 226 kasus yang seluruhnya digunakan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum.  


    (SAW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id