LPS Siap Emban Tugas Penjaminan Polis Asuransi

    Husen Miftahudin - 19 November 2019 20:20 WIB
    LPS Siap Emban Tugas Penjaminan Polis Asuransi
    Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Foto : Medcom/Husen M.
    Jakarta: Komisi XI DPR mewacanakan pendirian lembaga penjamin polis asuransi karena melihat banyaknya masalah keuangan yang membebani perusahaan asuransi jiwa yang ujung-ujungnya merugikan pemegang polis. Dari wacana yang mengemuka, dimungkinkan pula lembaga tersebut bergabung dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

    Mendengar hal itu, Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah mengaku siap mengemban tugas tambahan penjaminan polis asuransi. Apalagi penjaminan polis asuransi sangat diperlukan demi memberi rasa aman dan nyaman bagi pemegang polis.

    "Sifat industri asuransi ini berbeda dengan perbankan, maka kita harus lihat terlebih dahulu industri asuransi ini secara menyeluruh," ujar Halim di Equity Tower, Kawasan SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa, 19 November 2019.

    Halim pun tidak mempersoalkan bila lembaga anyar ini tidak bergabung dengan LPS. Jika berdiri sendiri, lembaga yang berfungsi menjamin polis asuransi ini harus mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah dan industri jasa keuangan.

    Menurutnya, pendirian lembaga ini perlu modal awal yang besar. Selain itu butuh integritas di dalam tubuh perusahaan asuransi maupun pemegang polis agar tidak terjadi penyimpangan, serta beban tambahan perusahaan asuransi karena harus membayar pungutan tambahan untuk penjaminan.

    Untuk modal awal pendirian, Halim berkaca pada pembentukan LPS pada 2004 silam. Waktu itu, pemerintah mengucurkan dana hingga Rp4 triliun. Jumlah anggaran untuk mendirikan lembaga penjamin polis diyakini akan jauh lebih besar.

    "Dulu saja anggaran untuk mendirikan LPS sebesar Rp4 triliun. Itu dulu, sekarang pasti akan berubah lagi," tukas dia.

    Selain itu, industri asuransi juga harus siap membayar pungutan tambahan untuk penjaminan polis. Saat ini, industri asuransi sudah berkewajiban membayar pungutan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Di sisi lain, pemerintah juga harus memastikan agar industri asuransi ini memiliki tata kelola yang baik. Jika pemerintah ingin menjamin polis asuransi, maka harus dipastikan pemegang polis asuransi itu tidak akan melakukan penyimpangan demi memperoleh dana penjaminan.

    "Dan yang penting bagaimana menjaga industri asuransi ini secara sehat, agar tidak timbul 'moral hazard'. Jika pemerintah mengatakan oke, kita (siap) jamin polis asuransi," pungkas Halim.



    (SAW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id