Biaya PEN Sangat Besar

    Ketua Banggar: Pemerintah-BI Perlu Berbagi Beban Bersama

    Angga Bratadharma - 26 Juni 2020 08:05 WIB
    Ketua Banggar: Pemerintah-BI Perlu Berbagi Beban Bersama
    Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah. FOTO: DPR RI
    Jakarta: Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dinilai perlu melakukan pembagian beban bersama atau burden sharing dalam membiayai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020. Pasalnya, besarnya alokasi anggaran yang mencapai Rp905,10 triliun tidak bisa ditanggung oleh pemerintah sendiri.

    "Saya kira, tidak adil jika hanya ditanggung oleh pemerintah sendiri. Beban pembiayaan sangat besar. Karena itu, perlu ada langkah bersama antara pemerintah dan BI, dalam bentuk berbagi beban," ujar Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) MH Said Abdullah, dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 26 Juni 2020.

    Menurutnya anggaran PEN sebesar Rp905,10 triliun dipakai untuk memenuhi barang kebutuhan publik dan barang-barang non-publik. Dari angka tersebut, sebesar Rp397,56 triliun digunakan untuk memenuhi anggaran barang-barang publik dan sebesar Rp507,54 triliun untuk barang non-publik.

    Besarnya alokasi anggaran tersebut telah menyebabkan terjadinya pelebaran defisit dalam APBN 2020 mencapai 6,34 persen, sehingga risiko fiskal dan beban yang ditanggung oleh pemerintah juga kian membesar.

    "Melihat besarnya tambahan kebutuhan pembiayaan sebagai akibat pelebaran defisit maka pemerintah dan BI perlu berada dalam satu kesepakatan untuk dapat menanggung bersama beban yang muncul atas pembiayaan secara adil, transparan dan berkelanjutan," terangnya.

    Meski diakuinya, pembagian peran antara Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK), dalam menjaga kondisi perekonomian nasional serta stabilitas sistem keuangan sudah ditegaskan dalam UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020. Tetapi, tetap ada penegasan dan kesepakatan bersama mengenai sistem dan mekanisme pembagian beban tersebut.

    Artinya kesepakatan untuk menanggung beban tersebut, satu sisi akan bisa meringankan beban fiskal temerintah. Tetapi di sisi lain, BI tetap bisa menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan, sehingga Program PEN 2020 akan bisa berjalan dengan baik.

    Dirinya menjelaskan, terdapat dua skema burden sharing yang paling mungkin dilakukan oleh pemerintah dan BI saat ini. Pertama, burden sharing pembiayaan yang bersifat untuk memenuhi anggaran barang publik ditetapkan beban pemerintah sebesar nol persen dan BI sebesar 100 persen.

    Kedua, burden sharing pembiayaan yang bersifat untuk memenuhi barang non-publik ditetapkan beban pemerintah sebesar 50 persen dan BI sebesar  50 persen, dengan suku bunga khusus. Skema tersebut berlaku sepanjang tenor SBN yang diterbitkan pemerintah untuk dibeli oleh BI di pasar perdana.

    Said menegaskan, burden sharing sangat menentukan keberhasilan program PEN 2020 sehingga pemulihan ekonomi nantinya akan menjadi pra-syarat dan landasan yang kuat dalam penyusunan Rancangan APBN 2021, berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) 2021 serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021.

    "Saya berharap, RAPBN 2021, akan dapat menjadi stimulus yang lebih produktif, efektif, dan efisien untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kesehatan fiskal secara berkelanjutan," pungkasnya.

    (ABD)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id