Ada Lebih dari 17 Ribu Perda Terdampak Implementasi UU Cipta Kerja

    Eko Nordiansyah - 21 Oktober 2021 21:40 WIB
    Ada Lebih dari 17 Ribu Perda Terdampak Implementasi UU Cipta Kerja
    Ilustrasi. Foto: Medcom.id



    Jakarta: Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya. Namun dalam implementasi dari UU ini, terdapat lebih dari 17 ribu peraturan daerah (perda) yang akan terdampak, sehingga perlu dilakukan Harmonisasi Peraturan oleh pemerintah daerah.

    "Kurang lebih 850 perda di tingkat provinsi dan juga ada 17 ribu perda dari tingkat kabupaten dan kota yang berkaitan dengan implementasi dari Undang-undang Cipta Kerja ini," kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik di Jakarta, Kamis, 21 Oktober 2021.

     



    Dalam rangka percepatan implementasi UU Cipta Kerja dan Peraturan turunannya, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188/1185/OTDA pada 9 Maret 2021 perihal Identifikasi Perda dan Perkada Tindaklanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

    "Berkenaan dengan hal tersebut, kepada gubernur dan ketua DPRD Provinsi serta bupati/wali kota dan ketua DPRD Kabupaten/Kota diminta untuk melakukan identifikasi terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang materi muatannya berkaitan dengan UU Cipta Kerja," ungkapnya.

    Kemendagri juga meminta perubahan, pencabutan, atau membentuk perda dan peraturan kepala daerah yang sesuai dengan UU Cipta Kerja, serta menetapkan perencanaan peraturan daerah di luar propemperda dengan Keputusan DPRD dan melakukan penambahan perencanaan peraturan kepala daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

    Ia menambahkan, Kemendagri ingin agar tercipta keselarasan dan keserasian kebijakan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya UU Cipta Kerja. Kemendagri memberikan solusi taktis dan strategis dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.

    Melalui strategi tersebut, Akmal berharap penyusunan perencanaan produk hukum daerah tahun depan pada pemerintahan daerah di seluruh Indonesia dapat menjadi suatu titik balik pemulihan ekonomi nasional yang sempat mengalami kontraksi akibat pandemi covid-19, salah satunya didukung kehadiran UU Cipta Kerja.

    "Dengan tetap menjaga sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, strategi dan upaya percepatan penyelarasan kebijakan di daerah terhadap UU Cipta Kerja dapat memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia," pungkas dia.
     

    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id