Belanja RAPBN 2022 Diyakini Pertebal Fundamental Ekonomi Indonesia

    Antara - 15 September 2021 17:32 WIB
    Belanja RAPBN 2022 Diyakini Pertebal Fundamental Ekonomi Indonesia
    Gedung Parlemen. FOTO: MI/SUSANTO



    Jakarta: Ketua Badan Anggaran DPR RI Muhidin Mohamad Said menyatakan belanja yang disusun pemerintah sebesar Rp2.714,2 triliun dalam postur sementara RAPBN 2022 akan mampu memperkuat fundamental ekonomi nasional di tengah krisis pandemi covid-19.

    "Diharapkan kebijakan ini memperkuat fundamental ekonomi nasional 2022," kata Muhidin, dalam Rapat Panja Badan Anggaran DPR RI bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dilansir dari Antara, Rabu, 15 September 2021.

     



    Postur belanja negara mengalami peningkatan Rp5,5 triliun yakni dari Rp2.708,7 triliun dalam penetapan RAPBN 2022 menjadi Rp2.714,2 triliun dalam postur sementara kali ini. Kenaikan tersebut berasal dari target penerimaan perpajakan dan PNBP yang masing-masing naik dari Rp1.506,9 triliun menjadi Rp1.510 triliun dan dari Rp333,2 triliun menjadi Rp335,6 triliun.

    Belanja negara dinaikkan Rp5,5 triliun karena nantinya akan dimanfaatkan untuk tambahan belanja pendidikan Rp1,1 triliun dan tambahan belanja nonpendidikan Rp4,4 triliun. Oleh sebab itu belanja pemerintah pusat yang merupakan salah satu komponen belanja negara naik dari Rp1.983,3 triliun menjadi Rp1.943,7 triliun.

    Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja k/l yang naik dari Rp940,6 triliun menjadi Rp945 triliun dan belanja non k/l Rp997,7 triliun menjadi Rp998,8 triliun. Ia mengapresiasi kebijakan belanja pemerintah pusat yang tertuang dalam RAPBN 2022 karena tetap fokus untuk mendukung keberhasilan pemulihan sosial, ekonomi dan masyarakat.

    Menurutnya, target pemulihan tersebut dapat dicapai melalui kombinasi langkah reformasi struktural khususnya di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. "Kami mengapresiasi kebijakan belanja pemerintah pusat yang tertuang dalam RAPBN 2022," ujarnya.

    Kebijakan belanja harus bisa mengantisipasi tantangan fiskal yang akan dihadapi sekaligus melakukan mitigasi risiko fiskal dalam pelaksanaan APBN melalui penyediaan fiscal buffer yang memadai. Hal itu harus terwujud mengingat APBN 2022 merupakan APBN transisi menuju pelaksanaan APBN yang normal pada 2023 dengan defisit kembali berada di bawah tiga persen.

    "Kita harus memastikan bahwa kebijakan belanja benar-benar menggambarkan upaya penguatan spending better untuk menghasilkan belanja yang lebih efisien produktif dan berbasis hasil," katanya.

    Tak hanya itu, ia meminta agar kebijakan belanja pemerintah turut menghasilkan multiplier efek yang kuat dalam mendorong perkembangan pertumbuhan ekonomi serta efektif untuk meningkatkan kesejahteraan. Ia berharap kebijakan belanja segera diikuti dengan langkah konsolidasi fiskal secara bertahap dan berkesinambungan.

    Hal itu agar mampu mendorong keseimbangan primer untuk bergerak menuju positif dalam jangka menengah. "Sekaligus menjaga rasio utang terhadap PDB dalam batas fisiologis yang aman dan terkendali," tuturnya.

    Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata memastikan seluruh usulan para anggota DPR akan diakomodasikan dalam setiap kebijakan belanja pemerintah. Dirinya memastikan apa yang diusulkan yaitu penyesuaian tambahan belanja ada di dalam usulan K/L.

    "Tambahan yang memang pada waktu itu tidak bisa kami akomodasi jadi sekarang kami lakukan prioritas sebaik-baiknya," pungkasnya.

    (ABD)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id