"Dalam investasi TIK, pemerintah memperluas dukungan anggaran kami menjadi USD2 miliar dari setiap anggaran 2021," katanya dalam webinar di Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2020.
Tak hanya pemerintah pusat, Sri Mulyani memastikan belanja pemerintah daerah untuk juga dialokasikan untuk digitalisasi. Hal ini demi memastikan mereka dapat mengakomodasi ketersediaan infrastruktur di seluruh Indonesia.
Menkeu menambahkan kebijakan pemerintah mengarahkan reformasi termasuk digitalisasi dan investasi mencerminkan tema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Apalagi defisit anggaran tahun depan masih cukup lebar yaitu, 5,7 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).
"Tema digitalisasi adalah mempercepat pemulihan ekonomi dari covid-19 dan memperkuat reformasi. Kita tidak akan menyia-nyiakan krisis covid-19 ini. Kami mempercepat reformasi lebih cepat," jelas dia.
Adapun saat ini ada 12 ribu desa yang belum terhubung internet dari daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar di Indonesia. Targetnya, tahun depan sebanyak 4.000 desa akan mulai menikmati internet untuk mendukung digitalisasi.
"Ini agar dapat terkoneksi tahun depan untuk mewujudkan tujuan ini agar lebih terdigitalisasi dan mempertahankan industri 4.0. Kami akan memastikan infrastruktur akan menjangkau daerah paling terpencil," ungkapnya.
(Des)