comscore

Menkeu Kaji Besaran Pendapatan Tidak Kena Pajak

Suci Sedya Utami - 20 Juli 2017 10:27 WIB
Menkeu Kaji Besaran Pendapatan Tidak Kena Pajak
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)
medcom.id, Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana untuk mengkaji besaran Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang saat ini ditetapkan sebesar Rp54 juta per tahun atau pendapatan Rp4,5 juta per bulan. Sebab, besaran PTKP berdasarkan pendapatan per kapita memengaruhi penerimaan pajak yang tentunya berimbas ke tax ratio.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengakui, semakin tinggi besaran PTKP maka akan semakin menggerus pendapatan pajak dan tax ratio yang saat ini masih 10,3 persen atau terbilang kecil. Tentu perlu ada upaya yang lebih maksimal guna meningkatkan tax ratio tersebut.
"Kita melakukan kajian yang sangat teliti mengenai apa yang disebut tax ratio itu. Ini sudah saya mintakan waktu membandingkan tax ratio antara negara itu konsisten. Termasuk aturan mengenai PTKP apakah bisa dilihat sebagi salah satu yang menjelaskan basis pajak kita berbeda," ujarnya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu malam 19 Juli 2017.

Jika dibandingkan dengan negara di ASEAN, lanjut Ani, biasa ia disapa, misalnya, Malaysia maka PTKP Indonesia paling tinggi. Malaysia menerapkan PTKP sebesar Rp13 juta per tahun meskipun pendapatan per kapita Indonesia lebih kecil dari Negeri Jiran itu, bahkan dibandingkan dengan Thailand, Vietnam dan Singapura.

Begitu juga dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di mana negara lain tarifnya lebih rendah sehingga bisa mengumpulkan penerimaan yang tinggi. Di Indonesia tarif PPN yang diterapkan sebesar 10 persen.

Selain itu, kata Ani, juga harus dibandingkan dengan komponen dalam menghitung tax ratio. Katakan negara lain memasukkan royalti, pajak daerah, bahkan hingga keamanan sosial untuk menghitung tax ratio. Sementara di Indonesia tax ratio hanya dihitung menggunakan penerimaan pajak dan bea cukai (perpajakan).

"Sehinga kalau kita lihat Indonesia dengan negara di ASEAN dan di dunia maka terlihat kita tidak membandingkan mangga dengan mangga, kaena yang dibandingkan isinya dari tax ratio berbeda," ujar Ani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan telah meminta kepada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk meneliti komponen apa saja yang masuk dalam menghitung tax ratio yang tentunya bisa sebanding dengan negara lain.

"DJP Kemenkeu tentu tetap melakukan perbaikan reformasi, IT sitem, sumber daya bisnis proses, maupun struktur organisasi. Namun kita juga ingin meyakinkan yang dilakukan Indonesia itu comaparable, konsisten seperti negara-negara lain," pungkas dia.

 

(ABD)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id