Rancangan APBN 2021 Dipastikan Antisipasi Tantangan Ekonomi Akibat Covid-19

    Angga Bratadharma - 30 September 2020 13:09 WIB
    Rancangan APBN 2021 Dipastikan Antisipasi Tantangan Ekonomi Akibat Covid-19
    Ilustrasi. FOTO: MI/SUMARYANTO
    Jakarta: Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 dirancang komprehensif untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, telah dirancang guna mengantisipasi jika terjadi perlambatan ekonomi, khususnya akibat pandemi covid-19.

    "Dalam RAPBN 2021 sudah dibuat ruang untuk kalau nanti ekonomi melambat," kata Puan, dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 30 September 2020.

    Puan menyampaikan setelah APBN 2021 disahkan maka pemerintah harus memperhatikan anggaran terkait bantuan sosial untuk meringankan beban masyarakat yang paling terdampak akibat covid-19. Penyaluran bansos diminta harus tepat sasaran sesuai nama dan alamat penerima.

    "Harus diperhatikan bagaimana bansos tunai bisa langsung diberikan kepada masyarakat," ujarnya.

    Kemudian, tambahnya, pemerintah juga harus segera mengevaluasi penyaluran bansos sebelumnya. Puan meminta bansos disalurkan dengan tetap memenuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus korona.

    "Saya juga mengimbau pemerintah melakukan evaluasi terkait pemberian bansos. Bansos yang akan diberikan ke depan ini harus tepat sasaran dan distribusi di lapangan harus tetap menjaga protokol kesehatan," tegasnya.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pada masa pandemi covid-19 ini program perlindungan sosial sangat krusial dan dilakukan secara meluas terutama bagi kelompok miskin dan rentan. Pada 2021, pemerintah akan mempertahankan berbagai program perlindungan sosial.

    Program tersebut di antaranya Kartu Sembako, PKH, Kartu Prakerja, Bansos Tunai, serta menyempurnakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), untuk memperbaiki ketepatan manfaat bantuan untuk masyarakat.

    "Pemerintah berterima kasih dan sangat menghargai dukungan DPR RI untuk dapat terus merumuskan dan menjalankan kebijakan ekonomi dan keuangan negara yang tepat dan terukur agar Indonesia bisa melalui cobaan berat ini," ungkap Sri Mulyani.

    Adapun pemerintah dan DPR sepakat belanja negara di 2021 sebesar Rp2.750,02 triliun, pertumbuhan ekonomi lima persen, inflasi tiga persen, nilai tukar rupiah Rp14.600 per USD, suku bunga SBN 10 tahun 7,29 persen, harga minyak mentah Indonesia (ICP) USD45 barel, lifting minyak bumi 705 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi 1,00 juta barel setara minyak per hari. 

    (ABD)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id