Rapat Paripurna Sepakati UU PNBP

    Eko Nordiansyah - 26 Juli 2018 12:49 WIB
    Rapat Paripurna Sepakati UU PNBP
    Menteri Keuangan Sri Mulyani. (FOTO: Medcom.id/Eko Nordiansyah)
    Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi Undang-Undang (UU) mengantikan UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP dalam Rapat Paripurna ke-32.

    Sri Mulyani mengatakan, Undang-Undang tentang PNBP telah berlaku selama kurang lebih 21 tahun dan telah memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional, baik melalui fungsi budgetary maupun regulatory. Dalam perkembangannya, terdapat permasalahan dan tantangan dalam pengelolaan PNBP.

    "Antara lain disebabkan masih adanya pungutan yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat. PNBP yang terlambat/tidak disetor ke kas negara. maupun penggunaan langsung PNBP yang dilakukan di luar mekanisme APBN," kata dia di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 26 Juli 2018.

    Salah satu faktor yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan dan tantangan tersebut adalah perlunya segera melakukan revisi/perubahan terhadap UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP dengan UU baru yang diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan dalam pengelolaan PNBP.

    "Baik permasalahan dalam pengelolaan PNBP saat ini, dan mengantisipasi tantangan di masa depan sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan negara yang berasal dari PNBP dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat," jelas dia.

    Persetujuan ini merupakan wujud nyata dukungan DPR terhadap upaya peningkatan kemandirian bangsa dalam rangka mengoptimalkan sumber pendapatan negara dari PNBP guna memperkuat ketahanan flskal dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan. 

    Disahkannya RUU tentang PNBP ini, lanjut dia, akan sangat bermanfaat sebagai alat untuk mewujudkan perbaikan kesejahteraan rakyat, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, perbaikan distribusi pendapatan, pelestarian lingkungan hidup untuk keseimbangan antar generasi dan tetap mempertimbangkan aspek keadilan. 

    "Penyempurnaan tata kelola PNBP yang dituangkan dalam RUU ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan pemerintah yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang baik secara keseluruhan," pungkasnya.



    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id