comscore

Pemerintah Bisa Genjot Penerimaan Pajak Lewat Tax Effort dan Tax Ratio

Eko Nordiansyah - 04 April 2019 17:08 WIB
Pemerintah Bisa Genjot Penerimaan Pajak Lewat <i>Tax Effort</i> dan <i>Tax Ratio</i>
Diskusi publik urgensi reformasi pajak
Jakarta: Managing Partner Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Darussalam mengungkapkan strategi peningkatan ketaatan pajak oleh pemerintah masih minim. Namun, penerimaan pajak dalam negeri bisa digenjot dengan membenahi pendekatan tax effort dan tax ratio.

"Kalau pemerintah mau membenahi penerimaan pajak sebetulnya besar potensinya. Ada dua pendekatan, tax effort dan tax ratio yang masing-masing bisa dibenahi," katanya dalam diskusi di Jakarta, Kamis 4 April 2019.
Menurutnya tax effort Indonesia baru sebesar 0,43 persen. Padahal jika melihat target pajak sebesar Rp1.781 triliun dalam APBN 2019, masih ada 57 persen potensi pajak yang belum tergali.

Di sisi lain, tax ratio Indonesia juga masih di kisaran 10,30 persen per 2018 atau di bawah anjuran IMF. Di mana tax ratio ideal untuk Indonesia adalah 12,75 hingga 15 persen. Untuk itu, pilihannya adalah mengejar tax effort hingga 100 persen atau tax ratio.

Sementara itu, Sekjen Pusat Edukasi dan Riset Perpajakan Indonesia (Perkasa) M Andrean Saefudin menilai isu perpajakan belum menjadi diskursus utama oleh pasangan calon pemilihan presiden (pilpres). Padahal pajak menopang hampir 80 persen penerimaan negara.

"Sejak awal kampanye sampai dengan debat terakhir, kami mengamati paslon Pilpres saat ini kurang memberikan perhatian yang serius soal dari mana mereka mendanai program kerja yang disusun," katanya.

Menurut Andrean, seharusnya kedua paslon menjelaskan strategi bagaimana cara mereka meningkatkan tax ratio yang masih jauh di bawah standar negara lainnya. Memang sempat disinggung soal penurunan tarif, tetapi dinilai tidak cukup. 

"Pajak dan PNBP masih dianggap beban oleh sebagian pengusaha, sementara pada realitanya, praktek usaha juga sering berlaku praktek pungli. Akhirnya pengusaha mencoba mengecilkan biaya pajaknya untuk menutup pungli," ungkapnya.

Dirinya menambahkan, masyarakat membutuhkan solusi terkait masalah pajak karena hal itu langsung menyentuh hajat hidup orang banyak. Apalagi muncul wacana pemisahan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan.

"Kalau memang pembentukan Badan Pajak adalah solusi, tentu ini harus menjadi perhatian serius dari kedua peserta pilpres, agar terang benderang dan jelas di mata calon pemilih mereka" pungkasnya.

(Des)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id