Pengesahan RUU Pertanahan Disarankan Ditunda

    Wandi Yusuf - 09 Juli 2019 14:25 WIB
    Pengesahan RUU Pertanahan Disarankan Ditunda
    Ilustrasi. Foto: Antara/M Agung Rajasa
    Jakarta: Pemerintah dan DPR disarankan menunda pengesahan RUU Pertanahan. Sebab RUU itu perlu dibahas lebih dalam karena menyangkut kepentingan banyak sektor sumber daya alam, seperti hutan dan tambang.
     
    "Sebaiknya pembahasan RUU Pertanahan dilanjutkan pada periode DPR selanjutnya. Saat ini pun pembahasannya tidak efektif karena banyak anggota DPR yang tidak konsentrasi lagi," kata Guru Besar Institut Pertanian (IPB) Bogor, Hariadi Kartodihardjo, Selasa, 9 Juli 2019.
     
    Menurut Hariadi butuh waktu untuk pembahasan RUU Pertanahan. "Lebih baik dimatangkan dan diselesaikan secara holistik di periode mendatang.  UU ini nantinya harus mampu mengisi kekosongan atau kelemahan yang ada dalam UU Pokok Agraria tahun 1960," katanya.
     
    Hariani menjelaskan, dalam dokumen naskah akademik RUU Pertanahan tanggal 17 Oktober 2017, yang dimaksud melengkapi dan menyempurnakan Undang-Undang Agraria adalah menguatkan isinya.

    Karena UU Agraria tidak bisa melengkapi ketentuan pokok mengenai sumber daya alam lain selain tanah. Kemudian lahir undang-undang sektoral seperti Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Pertambangan, Undang-Undang Sumber Daya Air, yang semuanya berbasis lahan.
     
    Tumbuhnya berbagai undang-undang sektoral mengakibatkan Undang-Undang Pokok Agraria terdegradasi dan menyimpang dari tujuan awalnya sebagai lex generalis bagi landasan kerja semua sektor berbasis sumber daya alam.
     
    "Dalam praktiknya, antara UU Agraria dan UU sektoral itu punya perbedaan semangat, falsafah maupun prinsip-prinsip. Kaitannya dengan orientasi, keberpihakan, pengelolaan dan implementasinya, perlindungan hak asasi manusia, pengaturan good governance, hubungan orang dan sumberdaya alam serta hubungan antara negara dan sumberdaya alam. Hal itu menjadi penyebab undang-undang sektoral tidak sinkron, yang kemudian mendasari lahirnya Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam," kata Haridi.
     
    Belum Penuhi Harapan

    Hariadi memaparkan, Ketetapan MPR itu menentukan arah kebijakan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam.

    "Penyempurnaan Undang-Undang Pokok Agraria mesti dibuat untuk sinkronisasi kebijakan antar sektor yang terkait dengan pertanahan. Selain itu juga untuk melengkapi dan menegaskan berbagai penafsiran yang menyimpang," ujarnya.
     
    Menurutnya, draf RUU Pertanahan belum memenuhi harapan itu. Dalam draf, hak pengelolaan menjadi kewenangan negara dengan turunan instansi pemerintah, pemerintah daerah, bank tanah atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara/Daerah.

    "Mereka punya kewenangan menyusun rencana peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, menggunakan dan memanfaatkannya," katanya.
     
    Dia mengungkapkan, dalam aturan disebut pemerintah wajib mendaftarkan bidang tanah dan kawasan ke dalam sistem pendaftaran tanah nasional untuk mendapatkan hak atas tanah atau hak pengelolaan. Namun, terselipnya kata “kawasan” di sana membuatnya tak lagi sesuai dengan hak pengelolaan yang dalam rancangan ini hanya untuk obyek tanah tanpa obyek kawasan. Dalam pasal ini dimunculkan istilah “tanah hak pengelolaan” yang bisa diberikan berbagai jenis hak di atasnya.
     
    Terlepas dari inkonsistensi itu, dalam rancangan ini tidak diketahui persoalan pertanahan apa yang hendak diatasi  dengan adanya hak pengelolaan itu. Sebab bentuk integrasi izin/konsesi yang selama ini diperlukan melalui sistem pemetaan nasional dan sistem pendaftaran tanah nasional telah ditetapkan melalui Pasal 64 dan Pasal 66.
     
    Dalam pasal 64 ayat (1) tertera bahwa semua izin/konsesi di kawasan hutan, pertambangan, pesisir dan pulau-pulau kecil, juga wilayah tanah masyarakat hukum adat diintegrasikan ke dalam “Sistem Pemetaan Nasional”. Sementara ayat (2) menyebut bahwa data izin/konsesi yang telah beroperasi disampaikan kepada kementerian yang mengurusi pertanahan dan tata ruang paling lama satu tahun setelah UU Pertanahan disahkan. Adapun pasal 66 mengatur bahwa bidang tanah dan kawasan wajib didaftarkan ke dalam “Sistem Pendaftaran Tanah Nasional”, setelah itu diberi hak atas tanah atau hak pengelolaan berdasarkan permohonan kementerian/lembaga negara.
     
    Adanya sistem pemetaan dan sistem pendaftaran tanah secara nasional itu sangat baik, namun integrasinya seharusnya tak hanya menyatukan aspek pertanahan saja, tapi menghubungkannya dengan kebutuhan publik lain, seperti keterbukaan informasi, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta pengendalian pemanfaatan sumber daya alam dalam lingkup ekoregion seperti diatur Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



    (FZN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id