Wapres Sebut Rasio Utang RI Aman

    Annisa ayu artanti - 13 Juli 2020 16:49 WIB
    Wapres Sebut Rasio Utang RI Aman
    Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Foto: MI/Adam Dwi
    Jakarta: Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin menyatakan posisi rasio utang Indonesia masih dalam kategori aman lantaran masih dibawah 60 persen sesuai batas rasio utang yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.

    "Posisi rasio utang pemerintah terhadap PDB (produk domestik bruto) di Maret 2020 tercatat sebesar 32,5 persen dan masih berada dalam posisi aman,“ kata Ma'ruf dalam acara Peluncuran Buku Pandemi Corona: Virus Deglobalisasi, Masa Depan Perekonomian Global dan Nasional, di Jakarta, Senin, 13 Januari 2020.

    Menurutnya, besarnya angka utang Indonesia tidak terlepas dari kebijakan pelebaran defisit utang negara yakni 6,34 persen terhadap PDB atau Rp1.039 triliun. Adapun penetapan defisit tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam penanganan covid-19.

    "Instrumen kebijakan yang digunakan untuk menutupi defisit ini adalah dengan cara memanfaatkan sisa anggaran Iebih besar kemudian melalui pembiayaan utang sebesar Rp1.645,3 triliun," sebut Ma"ruf.

    Di sisi lain, Ma'ruf juga menyampaikan memasuki kenormalan baru (new normal), diperlukan perubahan dari sisi pelaku ekonomi agar lebih kreatif dalam menyediakan layanan dan inovasi produk yang tepat untuk mencegah penyebaran covid-19.

    Ma'ruf juga mengatakan, layanan produk yang inovatif dalam sektor ekonomi juga telah dilakukan pemerintah. Ia menyebutkan diantaranya pemerintah telah melakukan program bantuan sosial, pemberian subsidi pembayaran rekening listrik, hingga kebijakan extraordinary (luar biasa) berupa dukungan regulasi pembiayaan pembangunan, di antaranya dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

    Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 yang mengatur Program Pemulihan Ekonomi (PEN) untuk penanganan pandemi Covid-19.

    Tujuan utama PEN ini adalah melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan pelaku usaha, seperti penyertaan modal negara (PMN), penempatan dana investasi pemerintah penjaminan dan belanja negara.

    Kebijakan lain yang telah ditetapkan pemerintah, tambah Wapres, adalah perubahan APBN 2020 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 yang kemudian disesuaikan lagi dengan Perpres Nomor 72 Tahun 2020 dengan menetapkan defisit sampai 1.039 triliun rupiah atau 6,34 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

    “Untuk mendorong perubahan tersebut kita bersama-sama membutuhkan gagasan baru. Sumbangan pemikiran yang konstruktif dari berbagai pihak tentu sangat diperlukan," tukas Ma'ruf.
     



    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id