"APBN sangat penting untuk fleksibel dan terus beradaptasi dengan desain kebijakan yang fleksibel," katanya dalam webinar 'Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi Pandemi terhadap Rumah Tangga di Indonesia' di Jakarta, Kamis, 4 Maret 2021.
BERITA TERKAIT
-
DPR Ajukan Rp7,9 Triliun untuk Anggaran 2022
-
Pemerintah Diminta Bikin Kebijakan Subsidi Listrik dan Elpiji yang Tepat Sasaran
-
Kurangi Impor, Pemerintah Alokasikan Rp300 Triliun untuk Serap Produk Lokal
-
Biaya Penanganan Covid-19 Capai Rp172 Triliun, untuk Apa Saja?
-
Kenali Penyebab Gagal Klaim Asuransi
Selain itu, pemerintah juga tetap menjalankan kebijakan intervensi kesehatan untuk menghentikan laju pandemi covid-19. Salah satunya adalah dengan dimulainya program vaksinasi bagi masyarakat untuk mencapai herd immunity.
Suahasil menegaskan bahwa akar permasalahan pandemi covid-19 ini berada di sektor penanganan kesehatan. Karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus memberikan dukungan kesehatan, termasuk memberikan vaksin secara gratis bagi masyarakat.
"Salah satu yang terpenting adalah vaksinasi gratis bagi 485 juta orang Indonesia untuk mendapatkan herd immunity. Kami sudah memulai program vaksinasi dan kami ingin memastikan bahwa Indonesia bisa mendapatkan herd immunity secepat mungkin," ungkapnya.
Kemudian melakukan reformasi struktural melalui Undang-Undang Cipta Kerja akan menjadi game changer usai pandemi. Kebijakan ini menjadi instrumen untuk mendorong transformasi dan mengubah fundamental ekonomi Indonesia.
"Bertahan dari pandemi tidak hanya bertahan hidup, tetapi memastikan Indonesia berikutnya memiliki lingkungan baru, lanskap ekonomi jauh lebih kondusif untuk investasi, untuk penciptaan lapangan kerja dan untuk kemakmuran. Kami terus memastikan bahwa operasionalisasi UU Ciptaker akan menjadi reformasi struktural untuk masa depan Indonesia," jelas dia.
(Des)
