Wawancara Khusus Ekonomi

    Suara Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Menghadapi Covid-19

    Angga Bratadharma - 19 Mei 2020 11:16 WIB
    Suara Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Menghadapi Covid-19
    Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno. FOTO: MI/M. Irfan
    Pandemi covid-19 telah memberikan pukulan telak terhadap aktivitas ekonomi negara-negara dunia, termasuk Indonesia. Penyebarannya yang kian 'menggurita' saat ini tidak ditampik lantaran banyak masyarakat yang kurang disiplin menjalankan aturan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah, baik Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maupun menerabas larangan mudik Lebaran.
     
    Virus mematikan yang menginfeksi manusia ini nyatanya juga 'menjangkit' aktivitas bisnis dan dunia usaha. Alhasil, sebagian besar masyarakat harus dirumahkan atau mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    Persoalan selanjutnya adalah ketika penghasilan masyarakat terhenti akibat krisis covid-19 adalah kesulitan membayar cicilan bagi mereka yang memiliki cicilan, entah cicilan mobil, motor, rumah, dan lain-lain. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemerintah pun mengambil sikap dengan meminta industri jasa keuangan, termasuk industri perusahaan pembiayaan untuk melakukan penundaan atau merestrukturisasi pembiayaan guna membantu masyarakat yang terpapar covid-19.

    Hal itu diatur oleh OJK dalam Peraturan OJK Nomor 11/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Lalu seperti apa tanggapan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) mengenai aturan restrukturisasi, bagaimana dampaknya, dan semacamnya. Berikut wawancara Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno, yang juga President Director CSULfinance dengan Medcom.id:

    Tanggapan APPI terkait langkah OJK yang meminta perusahaan pembiayaan melakukan restrukturisasi di tengah pandemi covid-19?

    Ini sudah lama (APPI sudah meresposnya) dari awal Maret dan kita sudah memberikan pengumuman dan mengikuti arahan dari Otoritas Jasa Keuangan. Data OJK 12 Mei itu 1,4 juta (debitur yang terdampak covid-19 dan mengajukan restrukturisasi). Mungkin hampir sama (data yang dimiliki APPI terkait data debitur yang mengajukan restrukturisasi). Saya belum dapat (data mengenai jumlah nasabah yang mengajukan restrukturisasi kepada perusahaan pembiayaan) yang terakhir. Tapi kalau 1,4 juta itu sudah banyak.

    Sejauh ini dampak restrukturisasi seperti apa kepada anggota APPI?

    Kalau dampak restrukturisasi karena memang pendapatannya nasabah turun, ya kita restrukturisasi. Kalau berdampak negatif atau tidak saya bukan cenayang, belum tahu saya. Nanti akan kita lihat setelah restrukturisasi seperti apa. Kalau sekarang saya tidak bisa berkomentar. Jangan mengomentari sesuatu yang seolah-olah customer-customer itu akan jadi bermasalah. Kalau kita mengomentari nanti itu salah. Artinya kita menganggap debitur-debitur yang mengajukan restrukturisasi itu adalah yang tidak punya kemampuan. Yang kita harapkan adalah debitur-debitur yang produktif yang nantinya pada saat dia selesai restrukturisasi dia kembali bekerja dan membayar (kewajibannya kepada perusahaan pembiayaan).

    Hambatan pelaksanaan restrukturisasi dari sudut pandang APPI?

    Hambatan di awal banyak pemerintah daerah yang menutup tempatnya, lokasinya, dan sekitar daerah untuk tidak bisa dimasuki oleh leasing. Tapi berjalan dengan waktu sudah semakin banyak kepala daerah atau wali kota atau bupati yang sudah memahami bahwa restrukturisasi itu bukan seperti apa yang disampaikan pemerintah atau OJK.
     
    OJK dan pemerintah mengatakan bisa ditunda maksimal satu tahun, tapi bukan berarti satu tahun, paham ya. Jadi informasi yang disampaikan OJK dan pemerintah itu yang dibuat sebagai payung hukumnya. Tapi dalam pelaksanaannya masing-masing debitur bisa berbeda. Contoh debitur yang cicilannya tinggal tiga bulan Rp500 ribu, kali tiga jadi Rp1,5 juta. Untuk apa juga dia minta ditunda sampai satu tahun. Kalau saya jadi nasabah maka Rp1,5 juta saya minta 10 kali cicil artinya Rp150 ribu per bulan. Kan tidak perlu melakukan sesuatu penundaan pokok dan bunga. Setiap orang itu tidak mungkin harus punya program sama rata. Tergantung cicilan ke berapa dia ketika terkena covid-19.

    Pak, jelang Ramadan dan Lebaran biasanya pembiayaan naik. Kalau sekarang belum maksimal karena ada covid-19. Bagaimana?

    Tidak mungkin naik lah (pembiayaan di tengah covid-19 seperti sekarang ini). Sekarang banyak (perusahaan) pembiayaan sibuk mengurusi restrukturisasi dan dana dari perbankan mungkin terhambat karena semua lagi proses membantu nasabah untuk restrukturisasi. Kedua, mendanai yang baru, nasabah baru, apakah ada jaminan ke depan kapan covid-19 ini selesai, kita tidak tahu. Apakah ada jaminan nasabah itu akan menjadi lancar bayar, kan belum tentu. Maka kalau pun ada pembiayaannya akan dengan uang muka yang sangat tinggi maka pembiayaan mobil dan motor anjlok.
     
    Ketiga, media jangan terlalu memojokkan kita-kita ini semua (industri perusahaan pembiaayaan). Ini bagaimana. Kalau nasabah yang macet masa kita tidak boleh eksekusi. Semakin kita dipojokin semakin kita tidak bisa ngapa-ngapain. Nanti ujung-ujungnya (beli) motor dan mobil semua orang harus bayar tunai kebanyakan. Kalau yang mau kredit hanya yang mampu. Kita kasih kesempatan kepada masyarakat secara luas tapi mari kita semua mengedukasi dan memberitakan yang benar. Jangan ada 1-2 orang komplen dimasukkin berita, padahal cuma 1-2 orang.
     
    Bayangkan sudah ada 1,4 juta (debitur yang disetujui untuk direstrukturisasi) yang kamu catat dan segalanya, yang komplen 1-2 orang dimasukkin berita. Yang 1,4 juta (debitur) puas tidak dimasukkin. Media juga harus secara adil, secara berkeadilan, dan secara proposional. Jangan karena 1-2 orang yang Anda temui 'wah ini tidak disetujui (direstrukturisasi oleh perusahaan pembiayaan) dan kita disusahin'. Susah kan mesti dikasih tahu, kenapa susahnya. Mungkin juga dia bukan debiturnya, tapi dia adalah pemegang unit yang tidak sah, digali lebih dalam tidak (oleh media).
     
    Kemarin ada berita saya terkaget-kaget. Ada orang pendapatannya Rp20 juta dirumahkan karena covid-19 tinggal Rp10 juta (pendapatannya). Punya cicilan mobil dan motor sehingga dia tidak punya sisa uang. Dia tinggal minta turun saja 50 persen cicilannya, kenapa jadi mesti harus masuk berita, kan punya gaji Rp20 juta. Jadi media harus benar-benar memainkan perannya.

    Artinya pemberitaannya menyudutkan industri multifinance?

    Iya, menyudutkan. Ada dua orang diwawancara (oleh sebuah media massa) 'wah mewakili masyarakat' mana ada. Pasti ada yang ditolak, yang ditolak pasti tidak puas. Dicari tahu kenapa ditolak. Dari semua yang mengajukan (restrukturisasi kepada perusahaan pembiayaan) ditolak paling 2-3 persen (dari total debitur yang mengajukan). Kenapa ditolak? Memang tidak layak. Pasti ada yang ditolak, masa semua (pengajuan restrukturisasi) semua harus disetujui.

    Nasabah yang ditolak artinya memang tidak layak mengajukan restrukturisasi? Seperti apa?

    Memang tidak layak. Ditolak misalnya dia debitur istrinya, waktu mengajukan (mengaku kepada perusahaan pembiayaan) punya pendapatan tetap tapi yang mengajukan suaminya karena driver online, perlu ditolak tidak? Atau orang datang ke perusahaan (pembiayaan) mengaku debitur. Begitu dicek, dia bukan debitur. Ternyata debiturnya temannya. Temannya gadai mobilnya lalu kasih ke dia, berhak tidak dia (mendapatkan restrukturisasi dari perusahaan pembiayaan)? Jadi banyak masalah-masalah yang ditolak itu.
     
    Kita ini bukan perusahaan abal-abal, bukan preman juga. Mesti dipikir begini, orang itu kredit kan utang. Kredit utangnya duit. Mungkin tidak kita mau dapat balik motor atau mobil? Maunya balik duit dong. Tapi kalau dia kenapa ditarik kan karena memang sudah tidak benar cara kepemilikan atau karena sudah lari-lari (dari tanggung jawab kepada perusahaan pembiayaan) atau tidak bayar berbulan-bulan. Ini kenapa harus dibela-belain.
     
    Sudah melakukan komunikasi dengan OJK terkait hal ini? Bagaimana respons OJK?

    OJK sudah tahu. Boleh dieksekusi (unit ditarik jika kewajiban tidak dijalankan oleh debitur) kan ada update press realese pada 6 April, selama debitur macet dan tidak mengajukan restrukturisasi, kan ada.  
     



    (ABD)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id