OJK Ajak Bank dan Pengusaha Pulihkan Sektor Riil

    Husen Miftahudin - 03 Juli 2020 01:05 WIB
    OJK Ajak Bank dan Pengusaha Pulihkan Sektor Riil
    Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK Anto Prabowo. Foto: Medcom.id/Eko Nordiansyah.
    Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengajak industri perbankan dan asosiasi pengusaha untuk berdiskusi merumuskan strategi dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Masukan dari para pelaku industri diperlukan guna menggerakkan sektor riil dalam negeri.

    Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK Anto Prabowo mengatakan selama dua hari pihaknya meningkatkan intensitas komunikasi dengan perbankan dan pengusaha.

    Pada Selasa, 1 Juli 2020, pimpinan regulator menggelar pertemuan dengan Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara). Sementara pada Rabu, 2 Juli 2020, OJK berdiskusi dan meminta masukan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).

    "Dalam dua hari ini OJK telah bertemu dengan bank yang tergabung dalam Himbara dan asosiasi pengusaha di sektor riil untuk membangun komunikasi dan bersama-sama merumuskan strategi dalam menggerakan sektor riil untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional," ujar Anto dalam konferensi bersama di kompleks perkantoran BI, Kamis, 2 Juli 2020.

    Anto menyampaikan empat bank BUMN dan industri jasa keuangan lainnya siap menjadi katalisator untuk mempercepat pemulihan sektor riil dan pemberian stimulus kredit modal kerja oleh pemerintah. Industri perbankan optimistis kredit akan tumbuh positif pada akhir tahun ini.

    "Sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan penempatan uang negara, bank Himbara siap untuk melakukan langkah-langkah yang dapat mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait pemulihan ekonomi nasional," tuturnya.

    Sebagai regulator, OJK akan melakukan pemantauan progres pelaksanaan dan realisasi penempatan uang negara di bank Himbara. Selain itu, OJK akan melakukan review atas pelaksanaan kebijakan restrukturisasi oleh industri perbankan dan perusahaan pembiayaan agar nasabah benar-benar mendapat manfaat dari kebijakan tersebut.

    Untuk mendorong pemberian kredit modal kerja ke sektor riil, OJK akan menjembatani penyamaan kebutuhan (matching) antara pelaku usaha dengan sektor jasa keuangan yang didukung oleh pembukaan aktivitas ekonomi masyarakat untuk meningkatkan permintaan kredit atau pembiayaan.

    "OJK akan terus berkoordinasi dengan asosiasi pelaku usaha dan asosiasi industri jasa keuangan untuk mempercepat pemberian stimulus modal kerja dan memastikan pelaksanaannya tepat sasaran," tegas Anto.

    Sebelumnya, Himbara menyatakan kesiapannya untuk mengekspansi kredit (leverage) sebanyak Rp90 triliun ke segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Jumlah tersebut merupakan ekspansi kredit yang naik tiga kali lipat dari dana yang ditempatkan pemerintah sebesar Rp30 triliun di empat bank BUMN.

    "Kami semua siap dan berkomitmen untuk me-leverage penempatan dana pemerintah yang Rp30 triliun itu minimal tiga kali dalam waktu tiga bulan, berarti Rp90 triliun. Segmennya akan kami prioritaskan ke UMKM," kata Ketua Himbara sekaligus Direktur Utama BRI Sunarso.

    Keempat bank BUMN tersebut berbagi tugas untuk menyerap kredit di sektor-sektor yang menjadi prioritas masing-masing. Antara lain sektor yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan pangan, pendukungnya, dan distribusinya.

    "Segmennya akan kami prioritaskan ke UMKM. Jadi baik sektor pertanian, transportasi, pariwisata, mungkin di perumahan, konstruksi, itu diprioritaskan untuk UMKM," tegas Sunarso.

    Meskipun UMKM menjadi segmen prioritas ekspansi kredit Himbara, namun Sunarso tak menutup kemungkinan untuk menyalurkan kredit ke segmen lainnya. Terdapat sejumlah persyaratan agar segmen di luar UMKM mendapat kucuran kredit, yang pasti segmen tersebut bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

    "Apakah yang non-UMKM tidak dapat? Apabila memang visible dan memang itu bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi, serta layak, pasti akan menjadi target pasar untuk ekspansi kredit," ucap dia.

    Sementara itu, Ketua Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani meminta pemerintah segera menyalurkan bantuan modal kerja. Bila tidak, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang saat ini kondisinya lumpuh sementara, bisa lumpuh permanen.

    Ia mengakui tekanan ekonomi imbas pandemi covid-19 terhadap UMKM sangat besar. Tekanan tersebut tercermin dari jumlah utang UMKM yang diminta untuk direstrukturisasi. Jumlahnya kini sudah sekitar 50 persen dari total kredit yang disalurkan perbankan kepada UMKM.

    "Kurang lebih (total kredit UMKM) Rp1.100 triliun. Artinya sudah Rp500 triliun lebih yang sudah meminta restrukturisasi," tambahnya.

    Sementara jika ditambah dengan non UMKM, total kredit yang diajukan keringanan mencapai Rp1.350 triliun. "Angka itu sekitar 25 persen dari total kredit perbankan, saat ini yang baru disetujui untuk direstrukturisasi utangnya sekitar Rp695 triliun," pungkas Rosan.


    (AHL)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id