comscore

Rendahnya Literasi dan Inklusi Jadi Tantangan Keuangan Syariah

Angga Bratadharma - 29 Januari 2021 16:34 WIB
Rendahnya Literasi dan Inklusi Jadi Tantangan Keuangan Syariah
Direktur Eksekutif KNEKS Ventje Rahardjo, FOTO: Medcom.id
Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) mengungkapan tantangan pengembangan keuangan syariah Indonesia secara keseluruhan terletak pada masih rendahnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap keuangan syariah. Peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah memegang peranan kunci.

"Hal itu ditunjukan dengan masih rendahnya indeks literasi dan inklusi keuangan syariah Indonesia," kata Direktur Eksekutif KNEKS Ventje Rahardjo, dalam webinar bertajuk 'Tantangan & Peluang Ekosistem Keuangan Syariah 2021' dan Iconomics Syariah Award 2021, di Jakarta, Jumat, 29 Januari 2021.
Menyikapi hal itu, KNEKS dan pihak terkait melakukan upaya agar literasi dan inklusi keuangan syariah bisa terus meningkat. "Dalam hal ini berbagai stakeholder bersama-sama juga dengan KNEKS meluncurkan brand ekonomi syariah pada minggu lalu sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran terkait ekonomi dan keuangan syariah," tuturnya.

Terkait perbankan syariah, ia mengatakan, tantangannya yakni kurangnya permodalan untuk mendukung pertumbuhan usaha, belum optimalnya pemanfaatan produk dan jasa keuangan syariah oleh pemerintah, keterbatasan produk dengan harga yang kurang kompetitif, dan orientasi lebih terfokus pada pasar retail.

Untuk tantangan pasar modal syariah, tambahnya, yakni peran sukuk korporasi dan saham syariah masih kurang optimal, penerbitan sukuk terutama sukuk korporasi dan jumlah investor masih minim, pasar sekunder belum likuid, dan terdapat ketidakpastian terkait aspek perpajakan untuk struktur akad tertentu dalam penerbitan sukuk.

Tantangan di dana sosial keagamaan, lanjutnya, yakni regulasi yang belum spesifik mengatur wakaf tunai untuk diinvestasikan pada aset tetap seperti real estat, kurangnya transparansi dalam pengelolaan dan penyaluran dana sosial keagamaan, dan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dana sosial keagamaan.

"Dan perlunya penguatan struktur manajemen lembaga pengelolaan dana sosial keagamaan," tuturnya.

Terkait tantangan keuangan mikro syariah, masih kata Ventje, yaitu ketidakcukupan modal dan terbatasnya sumber pendanaan, lemahnya sistem teknologi informasi dan manajemen, dan kurangnya efektivitas dalam sistem pengawasan.

Sementara itu, Direktur Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah OJK Deden Firman Hendarsyah mengatakan ekonomi syariah di Indonesia sudah berkembang sangat pesat dan diakui oleh lembaga internasional. Hal itu merupakan kebanggaan dan diharapkan pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah bisa terus konsisten di masa mendatang.

OJK, jelasnya, mencatat per November 2020 total aset keuangan syariah Indonesia tidak termasuk saham syariah mencapai Rp1.770,32 triliun. Sedangkan market keuangan syariah mencapai 9,90 persen dengan keuangan konvensional mencapai 90,10 persen. Meski tumbuh tapi penetrasi tersebut masih harus dioptimalkan.

"Jadi secara angka nominal ini cukup besar (untuk market share keuangan syariah di Indonesia) tetapi memang apabila dibandingkan dengan industri secara keseluruhan kita bisa katakan masih terbatas karena masih di bawah 10 persen," jelasnya.

Dirinya mengungkapkan OJK mencatat terdapat beberapa tantangan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Pertama, penetrasi masih relatif kecil. Kedua literasi dan inklusi keuangan syariah masih rendah. Ketiga, diferensiasi model bisnis/produk syariah masih terbatas. Keempat, adopsi teknologi belum memadai. Keempat, pemenuhan SDM belum optimal.

Dalam hal ini, tambahnya, OJK memiliki arah kebijakan guna mendukung ekonomi dan keuangan syariah. Pertama, memperkuat dukungan infrastruktur dan pembiayaan syariah dari hulu ke hilir. Hal itu mulai dari LKM, tekfin, perbankan syariah, IKNB syariah, dan berbagai instrumen pasar modal syariah seperti saham, sukuk, reksa dana, EBA syariah, dan DIRE syariah.

Kedua, mendorong lembaga jasa keuangan syariah untuk mendukung pembangunan kawasan industri halal. Caranya dengan menyediakan layanan keuangan bagi pengembangan pariwisata halal, energi terbarukan, makanan, serta farmasi dan kosmetik halal. Ketiga, mendukung pembiayaan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Dengan memperluas akses keuangan syariah kepada UMKM dan dalam jangka panjang memberdayakan UMKM untuk dapat mandiri," pungkasnya.

(ABD)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id