Ketua Banggar: Perlu Kebijakan Antisipasi di Sektor Keuangan

    Angga Bratadharma - 11 September 2020 10:49 WIB
    Ketua Banggar: Perlu Kebijakan Antisipasi di Sektor Keuangan
    Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah. FOTO: DPR RI
    Jakarta: Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengkritik keras kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah gagal dalam menangani pandemi virus korona atau covid-19. Perlu usaha lebih keras agar penyebaran virus mematikan itu bisa segera berhenti.

    Adapun hal itu tercermin dari sikap Pemerintah Provinsi DKI yang tidak memiliki rencana aksi dalam menangani covid-19 sehingga memakan banyak korban di sektor kesehatan dan ekonomi serta sektor keuangan. Hal ini tentu disayangkan dan diharapkan tidak kian parah di masa mendatang.

    "Saya menilai, mereka tidak punya rencana aksi tentang kebijakan publik. Dampaknya memukul banyak sektor, mulai sosial, ekonomi, dan kesehatan," tegas Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH Said Abdullah, dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 11 September 2020.

    Indeks Harga saham Gabungan (IHSG) anjlok hingga 5,01 persen atau turun 257,92 poin ke level 4.891,46 pada perdagangan Kamis, 10 September 2020. Kapitalisasi pasar pun ludes terbakar hampir Rp300 triliun.

    IHSG terperosok ke zona merah setelah Pemprov DKI Jakarta mengumumkan rencana menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara total pada Senin, 14 September 2020. Bursa Efek Indonesia (BEI) sempat memberlakukan pembekuan sementara perdagangan lantaran indeks yang jatuh hingga lima persen pada Kamis, 10 September 2020.  

    "Saya mendukung langkah otoritas di bursa dengan menghentikan sementara sebagai respons panic selling para trader di pasar bursa," ujar Said.

    Dirinya meminta otoritas BEI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat evaluasi atas kebijakan auto rejection di bawah minus tujuh persen yang diberlakukan oleh BEI bila nyatanya berdampak pada munculnya over reaction bagi para pelaku pasar di pasar saham. Sebab kebijakan ini tidak ada benchmark-nya di otoritas bursa lainnya.

    "Saya meminta OJK melakukan pengawasan ketat, terutama terhadap saham saham korporasi besar yang kemungkinan mengalami insolvent yang berdampak pada kelangsungan usaha mereka di sektor riil. Termasuk melakukan berbagai mitigasi dengan melakukan stress test pasar saham kita dengan skenario bila PSBB dijalankan di beberapa provinsi," ujarnya.

    Selain itu, Said juga berharap Bank Indonesia (BI) tetap menjaga kewaspadaan untuk menjaga stabilitas kurs dan inflasi serta tetap mendukung stabilitas di pasar SBN sebagai basis utama pembiayaan APBN. Lebih jauh, dirinya meminta pemerintah memberikan pernyataan kepada publik.

    Pernyataan publik itu diperlukan untuk memberikan kepastian kebijakan dan rencana rencana ke depan atas kebijakan pemerintah terutama kebijakan pusat dan daerah dalam penanganan covid19, serta capaian capaian program pemulihan ekonomi nasional.  

    Langkah ini sangat penting sebagai dasar para pelaku pasar, khususnya di pasar keuangan mendapatkan kepastian tentang rencana kerja pemerintah pusat dan daerah.  

    "Saya berharap Bapak Erick Thohir, selaku Ketua Tim Penanganan Covid 19 dan Program Pemulihan Ekonomi yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan ke publik agar masyarakat dan pelaku pasar bisa tenang," pungkasnya. 

    (ABD)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id