comscore

7 Tantangan Penyaluran Pembiayaan UMKM

Husen Miftahudin - 04 Februari 2022 20:00 WIB
7 Tantangan Penyaluran Pembiayaan UMKM
Ilustrasi pelaku UMKM. Foto: dok MI/Palce Amalo.
Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan sebagian besar para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terkena dampak pandemi covid-19 yang cukup signifikan. Kondisi tersebut membuat pelaku UMKM membutuhkan bantuan modal usaha.

Di sisi lain, penyaluran pembiayaan kepada UMKM juga menghadapi tantangan yang tak mudah untuk diselesaikan. Ketua Satgas Pengembangan Keuangan Syariah dan Ekosistem UMKM OJK Achmad Buchori pun membeberkan tujuh tantangan dalam penyaluran pembiayaan kepada UMKM.
Pertama, penyebaran varian Omicron sejak November 2021 di Indonesia dinilai bakal cukup berdampak pada penyaluran pembiayaan kepada UMKM, sehingga diperlukan adanya pengendalian pandemi dan program pemulihan UMKM.

"Kita tahu ada Omicron yang tentunya perlu kita waspadai dan mudah-mudahan tidak semakin berkembang. Mudah-mudahan juga (penyebaran Omicron) sesuai perkiraan di akhir Februari dan Maret sudah menurun, sehingga ekonomi kita ini bisa semakin bergerak," ujar Buchori dalam dalam media briefing virtual, Jumat, 4 Februari 2022.

Kedua, adanya kebijakan The Fed untuk mempercepat laju pengurangan pembelian aset (tapering), sehingga akan berdampak pada kenaikan suku bunga sampai dengan tiga kali di 2022. Kondisi ini akan berdampak terhadap laju pembiayaan terhadap UMKM.

"Ketiga, masih rendahnya program edukasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM terkait dengan produk keuangan, sehingga masih tergiur dengan pinjaman online ilegal dan pinjaman dari rentenir," terangnya.

Keempat, perlu adanya peningkatan awareness industri jasa keuangan untuk meningkatkan persentase portofolio pembiayaan kepada sektor UMKM hingga 30 persen, baik melalui paket kebijakan maupun mempersiapkan database UMKM yang mampu dimanfaatkan oleh lembaga jasa keuangan untuk mempermudah analisa kredit.

Kelima, mendorong secara masif program pembiayaan kepada UMKM yang telah ada saat ini, khususnya untuk pinjaman tanpa agunan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan skema klaster, Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), kemudahan UMKM untuk go public, dan penyempurnaan kebijakan seperti ketentuan branchless banking.

Keenam, masih terbatasnya produk-produk UMKM lokal yang belum berorientasi ekspor, sehingga perlu adanya jalur pembinaan agar mampu mendorong produksi dan adanya permintaan modal yang naik secara signifikan.

Ketujuh, perlu adanya dukungan penuh untuk mendorong program kolaboratif antar Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah serta industri jasa keuangan khususnya yang tergabung dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).

"Baik dengan cara mendorong kegiatan business matching, pendampingan untuk go digital, serta kemudahan akses permodalan bagi UMKM," tutup Buchori.

(AHL)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id