Kebijakan OJK Mampu Jaga Stabilitas Sektor Jasa Keuangan

    Eko Nordiansyah - 30 November 2020 11:21 WIB
    Kebijakan OJK Mampu Jaga Stabilitas Sektor Jasa Keuangan
    Sektor Jasa Keuangan dinilai terjaga berkat langkah OJK dalam membuat kebijakan selama pandemi. Foto: Dok.MI
    Jakarta: Sektor keuangan Indonesia dinilai masih stabil dan sehat di tengah pandemi covid-19 yang berdampak tidak hanya pada masalah kesehatan, tetapi juga sosial dan ekonomi. Sejumlah indikator utama sektor jasa keuangan, mulai dari kualitas aset hingga likuiditas, juga masih terjaga.

    Direktur Riset Core Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan hal tersebut tak terlepas dari kerja pengawasan dan berbagai kebijakan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut dia, sejak awal pandemi OJK bergerak cepat dengan mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit.

    "Kebijakan restrukturisasi kredit menahan lonjakan NPL (kredit bermasalah), yang kemudian ikut menjaga likuiditas dan profitabilitas perbankan, serta lembaga keuangan non bank," ujar Piter saat dihubungi di Jakarta, Senin, 30 November 2020.

    Ia menambahkan pertumbuhan kredit memang rendah akibat melambatnya sektor riil di tengah pandemi sehingga permintaannya menurun. Saat ini tercatat pertumbuhan kredit terkontraksi sebesar 0,47 persen (yoy) per Oktober 2020.

    Piter melanjutkan, pertumbuhan kredit yang rendah tersebut juga hal yang normal di tengah situasi resesi saat ini. Hal tersebut justru menunjukkan kehati-hatian perbankan dalam menjaga kualitas kreditnya dengan melakukan restrukturisasi.

    "Perbankan fokus dalam menjaga kualitas kredit dan mengutamakan restrukturisasi kredit ketimbang menyalurkan kredit baru. Ini bukan suatu yang buruk. Justru memaksa bank menyalurkan kredit di tengah pandemi lebih berisiko dan membahayakan perbankan dan sistem keuangan," ungkapnya.

    Ekonom Universitas Indonesia (UI) Ninasapti Triaswati mengatakan, pertumbuhan kredit yang negatif itu menunjukkan kepercayaan pasar masih rendah akibat pertumbuhan ekonomi yang juga terkontraksi. Apalagi pandemi covid-19 juga belum sepenuhnya bisa diatasi.

    "Salah satu penyebab utama adalah belum jelasnya kebijakan untuk mengatasi pandemi covid-19, terutama di kota-kota besar di Jawa yang merupakan sumber pertumbuhan ekonomi utama di Indonesia," tutur Nina.

    Untuk mendorong permintaan kredit, Nina berpendapat, pemerintah perlu memperjelas langkah implementasi dari kebijakan mengatasi pandemi covid-19. Selain itu pemerintah juga harus mendorong pemberian stimulus kepada sektor-sektor yang bisa memacu pertumbuhan PDB lebih cepat.

    Berdasarkan data OJK, likuiditas dan permodalan perbankan juga berada pada level yang memadai. Rasio alat likuid/non-core deposit dan alat likuid/DPK per 18 November 2020 terpantau pada level 157,57 persen dan 33,77 persen, di atas threshold masing-masing sebesar 50 persen November dan 10 persen.

    Profil risiko dan permodalan sektor jasa keuangan dalam kondisi yang terjaga terlihat dari rasio NPL gross tercatat sebesar 3,15 persen dan NPL net 1,03 persen, serta rasio NPF perusahaan pembiayaan sebesar 4,7 persen pada Oktober 2020. Terjaganya NPL dan NPF ditopang kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan.

    Hingga 26 Oktober, realisasi restrukturisasi kredit mencapai Rp932,4 triliun untuk 7,53 juta debitur perbankan. Terdiri dari restrukturisasi kredit UMKM Rp369,8 triliun untuk 5,84 juta debitur dan non UMKM senilai Rp562,5 triliun untuk 1,69 juta debitur. Sementara realisasi restrukturisasi pembiayaan hingga 17 November mencapai Rp181,3 triliun untuk 4,87 juta kontrak. 

    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id