BPKP-LPS Perkuat Tata Kelola Penjaminan Simpanan Nasabah dan Resolusi Bank

    Husen Miftahudin - 16 September 2021 12:55 WIB
    BPKP-LPS Perkuat Tata Kelola Penjaminan Simpanan Nasabah dan Resolusi Bank
    Ilustrasi. Foto: Medcom.id



    Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) guna memperkuat tata kelola penjaminan simpanan nasabah dan resolusi bank.

    Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh. Adapun kesepahaman ini berupa pemberian atensi, audit, reviu, dan tata kelola yang baik (good corporate governance).

     



    "Di tengah situasi dan kondisi yang masih dalam pandemi covid-19 diperlukan sinergi serta kolaborasi antara LPS dan BPKP dalam menjaga stabilitas keuangan negara," ujar Yusuf Ateh dalam siaran persnya, Kamis, 16 September 2021.

    Tindak lanjut Nota Kesepahaman dari kedua belah pihak meliputi kerja sama dalam bidang pendidikan dan pelatihan, peningkatan pengelolaan risiko kecurangan (fraud), dan tata kelola yang baik. Di samping itu, kerja sama ini juga meliputi simulasi penanganan bank gagal dan pemberian keterangan ahli.

    "Industri perbankan dan jasa keuangan memiliki risiko fraud terbesar jika dibandingkan dengan industri lainnya. Sehingga setiap pengambilan keputusan atau pelaksanaan penugasan ke bank dan jasa keuangan, professional skepticism, harus selalu dikembangkan," tegas Yusuf Ateh.

    Dirinya berharap dengan adanya penandatanganan Nota Kesepahaman ini, kerja sama yang telah terbangun dapat diperluas sehingga ujungnya dapat meningkatkan kualitas tata kelola dan pengawasan intern di LPS.

    "LPS harus dapat mempersiapkan strategi dalam menjaga kualitas dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, khususnya dalam pelaksanaan dan pengawasan resolusi bank," tambah dia.

    Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa kerja sama LPS dan BPKP yang tertuang melalui Nota Kesepahaman telah terjalin sejak 2016. Dia pun menilai bahwa sinergi antara LPS dan BPKP telah memberikan dampak positif bagi pelaksanaan tugas dan fungsi kedua belah pihak.

    "LPS dan BPKP sepakat untuk melanjutkan dan meningkatkan kerja sama yang telah terjalin dengan baik melalui perpanjangan Nota Kesepahaman ini," sebutnya.

    Kemudian, ke depannya nanti peran LPS akan semakin strategis karena peran LPS yang sebelumnya melaksanakan pengawasan bank gagal yang diserahkan dari otoritas pengawasan perbankan kepada LPS, nantinya akan mengemban amanat baru untuk melaksanakan penanganan bank lebih awal (early intervention) sebelum terjadi kegagalan bank dalam rangka mencegah terganggunya stabilitas sistem keuangan.

    "Nota Kesepahaman antara LPS dan BPKP ini merupakan wujud komitmen bersama antara LPS dan BPKP untuk saling bekerja sama sesuai dengan fungsi masing-masing untuk memperkuat tata kelola dalam rangka mendukung pembangunan dan perekonomian di Indonesia," tutup Purbaya.

    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id