Pemerintah Dorong Inklusi Keuangan Melalui Penggunaan Layanan Keuangan Formal

    Husen Miftahudin - 16 Juli 2021 21:44 WIB
    Pemerintah Dorong Inklusi Keuangan Melalui Penggunaan Layanan Keuangan Formal
    Ilustrasi nasabah perbankan - - Foto: MI/ Adam Dwi



    Jakarta: Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong inklusi keuangan di Indonesia melalui penggunaan layanan keuangan formal. Saat ini kepemilikan akun perbankan meningkat secara signifikan pada 2020 dibandingkan dua tahun sebelumnya.

    "Kepemilikan akun meningkat sebesar 6 persen, dari 55,7 persen di 2018 menjadi 61,7 persen di 2020. Sementara, penggunaan akun meningkat dari 76,19 persen menjadi 81,4 persen," ujar
    Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Erdiriyo dalam keterangan tertulis, Jumat, 16 Juli 2021.

     



    Dalam upaya mendorong peningkatan kepemilikan dan penggunaan layanan keuangan formal, serta pemanfaatan transaksi nontunai, pengembangan intervensi yang dapat direplikasi dilakukan melalui proyek percontohan percepatan keuangan.

    Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) bersama Bank Dunia dan didukung oleh Pemerintah Swiss melalui State Secretariat for Economic Affairs (SECO) telah melaksanakan Proyek Percontohan Percepatan Keuangan Inklusif selama November 2019 sampai September 2020.

    Proyek percontohan ini dilaksanakan di dua lokasi yaitu Kampung Tanjung Batu, Kabupaten Berau yang menyasar rumah tangga nelayan dan di Desa Pegagan Kidul, Kabupaten Cirebon yang menyasar rumah tangga pekerja migran dan pekerja migran purna.

    Pelaksanaan proyek percontohan ini bersinergi dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Barat, TPAKD Provinsi Kalimantan Timur, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan mitra industri jasa keuangan.

    "Replikasi yang lebih luas dari Proyek Percontohan Percepatan Keuangan Inklusif sebagaimana yang dilakukan oleh Sekretariat DNKI bersama Bank Dunia dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat mendukung tercapainya target keuangan inklusi sebesar 90 persen pada 2024," tuturnya.

    Erdiriyo berharap dengan adanya diseminasi hasil proyek percontohan ini akan dapat membuka peluang kegiatan replikasi di daerah lain. "Kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk mendiskusikan upaya-upaya mendorong inklusi keuangan menjadi penting, dan ini dapat dilakukan melalui berbagai model intervensi percontohan seperti ini," tutupnya

    (Des)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id