Ini 5 Prioritas OJK dalam Masterplan Sektor Jasa Keuangan 2021-2025

    Husen Miftahudin - 16 Januari 2021 08:38 WIB
    Ini 5 Prioritas OJK dalam Masterplan Sektor Jasa Keuangan 2021-2025
    Ketua DK-OJK Wimboh Santoso. FOTO: OJK



    Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyadari perekonomian nasional masih diwarnai dengan berbagai tantangan. Hal itu lantaran masih lemahnya permintaan akibat terbatasnya mobilitas dan lemahnya daya beli masyarakat, percepatan penanganan pandemi covid-19, serta adanya momentum kebutuhan digitalisasi untuk mendukung aktivitas ekonomi dan keuangan.

    Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, secara struktural, industri jasa keuangan nasional juga masih dihadapkan pada daya saing dan skala ekonomi yang masih terbatas, masih dangkalnya pasar keuangan, kebutuhan akan percepatan transformasi digital di sektor jasa keuangan, pengembangan industri keuangan syariah yang belum optimal, hingga ketimpangan literasi dan inklusi keuangan.






    "Sehingga ke depan kita harus melakukan kebijakan yang extraordinary dan kontributif terhadap pertumbuhan. Ada prioritas-prioritas OJK yang sudah kita rencanakan dan kita tuangkan dalam Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021-2025," papar Wimboh dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2021 secara virtual, Jumat, 15 Januari 2021.

    Prioritas pertama, menciptakan kebijakan yang dapat mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan memberikan ruang lebih lanjut bagi dunia usaha dan sektor jasa keuangan untuk dapat bangkit kembali di tengah pandemi.

    Dalam hal ini OJK telah memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit hingga Maret 2022, terus difasilitasinya insentif bagi UMKM termasuk subsidi bunga dari pemerintah, serta menunda sementara penerapan beberapa standar internasional.

    Pada 2021 ini, OJK juga akan mengeluarkan kebijakan stimulus tambahan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan status sovereign bagi Lembaga Pengelola Investasi atau Sovereign Wealth Fund (SDW) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Lalu, relaksasi kebijakan secara temporer dan terukur.

    Adapun relaksasi kebijakan yang akan dilakukan OJK adalah dengan mendorong tumbuhnya permintaan dengan menurunkan bobot Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) atau risiko untuk kredit pembiayaan properti serta kredit pembiayaan kendaraan bermotor, mempermudah dan mempercepat akses pembiayaan bagi pelaku usaha dengan menyediakan alternatif pembiayaan bagi UMKM, serta memperluas digitalisasi UMKM dari hulu sampai hilir.

    Prioritas kedua, penguatan ketahanan dan daya saing sektor jasa keuangan untuk antisipasi persaingan di regional dan global. Dalam hal ini OJK mempercepat konsolidasi di industri jasa keuangan; mengarahkan industri untuk terus memperhatikan kecukupan permodalannya; memperkuat penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan market conduct; hingga melanjutkan reformasi di sektor IKNB dan pasar modal.

    "Dengan sektor jasa keuangan yang semakin terintegrasi baik dari sisi kepemilikan, produk, maupun kanal distribusi, perlu dilakukan berbagai upaya untuk mempersempit regulatory and supervisory gap guna menghindari regulatory arbitrage, meningkatkan level playing field, dan persaingan usaha yang sehat," jelas dia.

    Prioritas ketiga, pengembangan ekosistem sektor jasa keuangan untuk bisa lebih kontributif kepada stabilitas dan pertumbuhan utamanya dengan meningkatkan peran sektor jasa keuangan untuk mendukung sektor ekonomi prioritas, UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan daerah.

    "Di samping itu kami akan terus mempercepat akselerasi edukasi masyarakat terhadap perlindungan market conduct. Kita juga akan membuat Roadmap Sustainable Finance untuk 2021-2025, dan tentunya ini sudah siap kami launching kepada masyarakat," kata Wimboh.

    Prioritas keempat, akselerasi transformasi digital di sektor jasa keuangan untuk memberikan ruang competitiveness yang lebih besar dengan mendorong industri jasa keuangan untuk melakukan transformasi digital baik dari proses bisnis, distribution channel, sampai dengan struktur kelembagaannya dengan memperluas kesempatan bagi industri jasa keuangan untuk menjalankan aktivitas berbasis digital dengan penerapan manajemen risiko yang memadai.

    Di sisi lain, perizinan bagi lembaga jasa keuangan digital seperti digital bank yang akan beroperasi di Indonesia akan diakomodasi dengan tetap mengacu kepada ketentuan yang berlaku dengan beberapa tambahan persyaratan lainnya, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

    Selain itu, OJK akan meninjau kembali tingkat permodalan minimum bagi P2P Lending untuk memiliki kapasitas yang lebih baik dalam mengkover risiko dan mendukung ekspansi, menerapkan fit and proper test bagi pengurus perusahaan P2P Lending, memfasilitasi alternatif pembiayaan dari platform security crowdfunding di sektor pasar modal.

    "Selain itu, dalam menyikapi semakin pesatnya pertumbuhan startup fintech yang semakin beragam, kami telah menginisiasi pelaksanaan regulatory sandbox dengan menerapkan prinsip same business, same risks, and same rules untuk meminimalkan terjadinya regulatory arbitrage. Penerapan prinsip ini juga akan memperhatikan tingkat materialitasnya bagi sektor jasa keuangan," tuturnya.

    Prioritas kelima, penguatan kapasitas internal melalui penyempurnaan pendekatan dan infrastruktur pengawasan. Dalam hal ini OJK secara intensif melakukan perampingan proses bisnis dan pemanfaatan teknologi secara efektif melalui inisiatif business process re-engineering.

    Melalui inisiatif ini, kapasitas pengawasan dan surveillance nantinya akan didukung dengan Integrated Data Management. Penerapan OJK-BOX (OBOX) yang telah dilakukan pada Bank Umum akan dilanjutkan penerapannya pada BPR/BPRS secara bertahap (pilot project).

    "Kebijakan strategis Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2021-2025 yang kami launching ini diharapkan dapat menjawab tantangan jangka pendek sebagai akibat dari pandemi covid-19 dan tantangan struktural dalam mewujudkan sektor jasa keuangan nasional yang berdaya saing, kontributif, dan inklusif," tutup Wimboh.
     

    (ABD)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id