Ini Aturan BI soal DP Kredit Motor 0% dan Pelonggaran Rasio LTV/FTV KPR

    Husen Miftahudin - 02 Maret 2021 18:08 WIB
    Ini Aturan BI soal DP Kredit Motor 0% dan Pelonggaran Rasio LTV/FTV KPR
    Bank Indonesia (BI). Foto : MI/Panca Syurkani



    Jakarta: Bank Indonesia (BI) menerbitkan ketentuan pelonggaran rasio Loan To Value (LTV) untuk kredit properti, rasio Financing to Value (FTV) untuk pembiayaan properti, dan uang muka atau down payment (DP) untuk kredit/pembiayaan kendaraan bermotor.

    Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/2/PBI/2021 tentang Perubahan Ketiga atas PBI Nomor 20/8/PBI/2018 tentang rasio LTV untuk kredit properti, rasio FTV untuk pembiayaan properti, dan uang muka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor (PBI LTV/FTV dan Uang Muka). Ketentuan ini  berlaku efektif 1 Maret 2021.






    Penerbitan ketentuan ini merupakan tindak lanjut keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode Februari 2021 yang memutuskan untuk melonggarkan ketentuan uang muka Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor (KKB/PKB) menjadi paling sedikit nol persen untuk semua jenis kendaran bermotor baru guna mendorong pertumbuhan kredit di sektor otomotif dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, berlaku efektif 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

    Kemudian, melonggarkan rasio LTV/FTV Kredit/Pembiayaan Properti (KP/PP) atau Kredit Pemilikan Rumah (KPR) menjadi paling tinggi 100 persen untuk semua jenis properti (rumah tapak, rumah susun, serta ruko/rukan), bagi bank yang memenuhi kriteria Non Performing Loan/Non Performing Financing (NPL/NPF) tertentu, dan menghapus ketentuan pencairan bertahap properti inden untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor properti dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, berlaku efektif 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

    Mengutip ringkasan PBI LTV/FTV dan Uang Muka yang disiarkan di laman resmi BI, Selasa, 2 Maret 2021, penyesuaian batasan rasio LTV/FTV untuk KPR bagi bank yang memenuhi persyaratan rasio NPL/NPF, maka batasan rasio LTV/FTV untuk KPR menjadi paling tinggi 100 persen untuk seluruh jenis dan tipe properti serta seluruh fasilitas KPR.

    Bagi bank yang tidak memenuhi persyaratan rasio NPL/NPF, maka batasan rasio LTV/FTV untuk KPR menjadi sebagai berikut:

    1) Untuk KPR Rumah Tapak dan KPR Rumah Susun:

    a. Tipe >70, paling tinggi 95 persen untuk fasilitas pertama dan paling tinggi 90 persen untuk fasilitas kedua dan seterusnya;
    b. Tipe >21-70, paling tinggi 95 persen untuk fasilitas pertama dan seterusnya; dan
    c. Tipe ≤21, paling tinggi 100 persen untuk fasilitas pertama dan paling tinggi 95 persen untuk fasilitas kedua dan seterusnya.  

    2) Untuk KPR Ruko Rukan, paling tinggi 95 persen untuk fasilitas pertama dan paling tinggi 90 persen untuk fasilitas kedua dan seterusnya.

    Terkait pengaturan mengenai persyaratan rasio NPL/NPF tetap, di antaranya, rasio NPL/NPF untuk total kredit/pembiayaan secara bruto kurang dari lima persen dan rasio NPL/NPF dari KP/PP secara bruto kurang dari lima persen.

    Sementara, untuk penyesuaian batasan uang muka untuk KKB/PKB, bank yang memenuhi persyaratan rasio NPL/NPF, maka batasan uang muka untuk KKB/PKB paling sedikit nol persen untuk seluruh jenis kendaraan baik yang diperuntukkan bagi kegiatan produktif maupun nonproduktif.

    Sedangkan bagi bank yang tidak memenuhi persyaratan rasio NPL/NPF, maka batasan uang muka untuk KKB/PKB untuk kendaraan roda dua menjadi paling sedikit 10 persen, untuk kendaraan roda tiga atau lebih (nonproduktif) menjadi paling sedikit 10 persen, dan untuk kendaraan roda tiga atau lebih (produktif) menjadi paling sedikit lima persen.

    Adapun pengaturan mengenai persyaratan rasio NPL/NPF tetap yaitu, rasio NPL/NPF untuk total kredit/pembiayaan secara bruto kurang dari lima persen dan rasio NPL/NPF dari KKB/PKB secara neto kurang dari lima persen.

    Dalam beleid tersebut, bank sentral juga mengeluarkan pengaturan lainnya. Di antaranya pengaturan atas kewajiban pencairan bertahap untuk KPR pemilikan properti yang belum tersedia secara utuh dihapus.

    Kemudian pengaturan atas kewajiban bank untuk memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan tahapan pencairan untuk KPR untuk pemilikan properti yang belum tersedia secara utuh. Terakhir, penambahan sumber data Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) dalam perhitungan NPL/NPF.

    "PBI mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ketentuan mengenai batasan Rasio LTV/FTV untuk KP/PP dan batasan Uang Muka untuk KKB/PKB berlaku untuk jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2021," tutup ringkasan PBI LTV/FTV dan Uang Muka tersebut.
     

    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id