Roadmap BPR/BPRS Perkuat Permodalan dan Mendorong Konsolidasi

    Husen Miftahudin - 30 November 2021 21:05 WIB
    <i>Roadmap</i> BPR/BPRS Perkuat Permodalan dan Mendorong Konsolidasi
    OJK. Foto : Mi/Ramdani.



    Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi meluncurkan Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I) untuk Industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) 2021-2025.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana mengatakan implementasi roadmap ini bertujuan untuk memperkuat permodalan dan mendorong akselerasi konsolidasi melalui pemenuhan modal inti minimum BPR dan BPRS existing, serta peningkatan modal disetor pendirian BPR berdasarkan zonasi.

     



    "Otoritas juga akan mempertimbangkan aturan terkait badan hukum BPR harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dalam usulan kebijakan di sektor keuangan," ujar Heru dalam peluncuran RP2I untuk Industri BPR dan BPRS 2021-2025 secara virtual, Selasa, 30 November 2021.

    Selain itu, lanjutnya, pada inisiatif yang sama OJK mendorong akselerasi konsolidasi industri antara lain melalui mekanisme penggabungan peleburan dan pengambilalihan (3P). Hal ini dilakukan dalam rangka mencapai skala usaha yang ekonomis bagi BPR.

    "OJK dapat menetapkan kebijakan 3P berdasarkan pertimbangan tertentu selain yang diatur dalam POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan), dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian," papar dia.

    Heru memandang penerapan tata kelola yang baik dan manajemen risiko merupakan hal yang krusial bagi industri BPR dan BPRS. Hal ini tertuang dalam inisiatif kedua, yaitu penguatan tata kelola dan manajemen risiko.

    Melalui inisiatif ini, OJK menyusun kebijakan ke depan yang ditujukan untuk merespons perubahan, baik yang berasal dari faktor internal, eksternal, maupun perubahan lingkungan bisnis.

    "Salah satu kebijakan tersebut antara lain dituangkan melalui penyempurnaan pengaturan mengenai sistem penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS, yang telah memasukkan aspek tata kelola dan manajemen risiko. Sehingga, penilaian kondisi BPR dan BPRS ke depan lebih komprehensif," tutur Heru.

    Selain itu, OJK memandang perlu adanya dukungan kebijakan sebagai upaya untuk mendorong peningkatan daya saing bagi industri BPR dan BPRS melalui inovasi produk dan layanan. Hal itu karena adanya perkembangan teknologi yang pesat, pergeseran perilaku masyarakat ke arah digital, persaingan yang juga semakin ketat terutama di segmen UMKM, serta pandemi covid-19 dengan berbagai pembatasan aktivitas masyarakat.

    Perubahan tersebut menuntut BPR agar lebih agile, adaptif dan inovatif. Oleh karena itu, OJK mengharapkan agar BPR dapat memberikan layanan baik informasional maupun transaksional yang bersifat mobile kepada masyarakat dengan memanfaatkan TI. Hal ini juga selaras dengan inisiatif pilar kedua, Akselerasi transformasi digital.

    "Untuk mendukung pengembangan bisnis BPR dan membuka ruang kolaborasi BPR dengan lembaga lain, OJK akan memperbarui pengaturan terkait produk BPR sehingga lebih bersifat principle based serta skema perizinan yang lebih memudahkan BPR dalam melakukan inovasi produk," jelasnya.

    Adapun, kolaborasi dalam rangka mendorong industri BPR dan BPRS lebih kompetitif dan efisien dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga lainnya seperti bank umum, lembaga jasa keuangan lainnya (asuransi, fintech lending), serta Inovasi Keuangan Digital (aggregator, credit scoring).

    Saat ini wilayah jaringan kantor BPR berada dalam cakupan satu provinsi. Dalam rangka mendukung BPR/BPRS menjadi bank yang agile, adaptif, kontributif, dan resilient dalam memberikan akses keuangan kepada UMK dan masyarakat di daerah atau wilayahnya, OJK memberikan ruang bagi BPR dan BPRS untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada debitur di luar wilayah operasionalnya.

    Mekanisme tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan fintech lending, yaitu dengan skema many to one dalam bentuk sindikasi antar-BPR, yang memiliki jaringan kantor pada wilayah domisili dan/atau lokasi usaha calon peminjam.

    "Dengan berbagai langkah dalam peta jalan ini, BPR dan BPRS diharapkan dapat bersinergi dengan seluruh industri di sektor jasa keuangan, sehingga pada akhirnya BPR dan BPRS dapat tumbuh dan berkembang untuk meningkatkan inklusi keuangan/akses keuangan pada daerah/wilayahnya," tutup Heru.

    (SAW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id