OJK Beberkan Skema Penyangga Likuiditas

    Husen Miftahudin - 16 Mei 2020 08:56 WIB
    OJK Beberkan Skema Penyangga Likuiditas
    Ketua DK-OJK Wimboh Santoso. FOTO: Medcom.id/Husen Miftahudin
    Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan skema penyangga bagi bank yang mengalami kesulitan likuiditas setelah melakukan restrukturisasi kredit bagi debitur terdampak virus korona (covid-19).

    "Kita menyediakan penyangga likuiditas kepada sektor keuangan. Karena kalau likuiditasnya tidak ada alternatif penyangga maka bank-bank dan lembaga keuangan ini likuiditasnya terganggu. Karena para nasabah, para peminjam, sudah sebagian besar tidak bisa mengangsur lagi, baik pokoknya maupun bunganya," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, dalam telekonferensi di Jakarta, Jumat, 16 Mei 2020.

    Skema ini memberikan pinjaman dari bank penyangga (peserta) ke bank penerima (pelaksana restrukturisasi kredit) dengan jaminan kredit yang direstrukturisasi. Kredit yang menjadi jaminan tersebut merupakan kredit berkualitas lancar serta kredit dalam penilaian khusus.

    Dalam hal ini, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga akan menjamin agunan kredit tersebut. Apabila bank pelaksana tidak bisa mengembalikan pinjamannya, LPS akan memproses pinjaman yang diberikan bank peserta kepada bank pelaksana.

    Terkait skema awal penyangga likuiditas, pemerintah menempatkan dana di bank peserta atau bank yang masuk kategori 15 bank besar dan sehat sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang direncanakan mencapai Rp35 triliun.

    Dana yang ditempatkan di bank peserta tersebut berasal dari penerbitan surat utang yang akan dibeli Bank Indonesia (BI) di pasar perdana. Likuiditas yang disimpan tersebut lalu disalurkan kepada bank pelaksana yang membutuhkan.

    Bank pelaksana yang membutuhkan bisa mengajukan pinjaman likuiditas kepada bank peserta yang akan meneruskan permohonannya kepada pemerintah.

    Wimboh mengakui detail dan mekanisme skema penyangga likuiditas ini masih dalam proses penyusunan. "Sedang kita garap dalam surat keputusan bersama OJK dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintah," tutup Wimboh.



    (ABD)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id