comscore

Aturan Kewajiban Pembiayaan ke UMKM dari BI Bisa Membahayakan Perbankan

Eko Nordiansyah - 07 September 2021 21:19 WIB
Aturan Kewajiban Pembiayaan ke UMKM dari BI Bisa Membahayakan Perbankan
Ketua Bidang Kajian dan Pengembangan Perbanas Aviliani - - Foto: dok Medcom
Jakarta: Ketua Bidang Kajian dan Pengembangan Perbanas, Aviliani, menilai aturan Bank Indonesia (BI) tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) UMKM untuk perbankan minimal 20 persen di Juni 2022 bisa membahayakan industri perbankan.

Apalagi kewajiban ini akan dinaikkan bertahap menjadi 25 persen pada Juni 2023 dan 30 persen di Juni 2024. Menurut Aviliani, UMKM yang mengalami kenaikan kelas juga masih sedikit. Hal ini tentu akan menyulitkan bank untuk memenuhi kewajiban penyaluran kredit ke UMKM.

"Bahayanya adalah, terutama bank BUKU 3 dan BUKU 4 begitu dia harus biaya infrastruktur yang jumlahnya signifikan, 30 persen ada yang serap enggak? Karena kalau kita lihat kenaikan kelas UMKM sangat lambat, takutnya dipaksakan dan enggak terserap. Apalagi ada denda juga," katanya dalam webinar, Selasa, 7 September 2021.

Aviliani melanjutkan, seharusnya aturan tersebut bisa ditinjau kembali mengenai seberapa besar pembiayaan atau kredit yang dibutuhkan UMKM. Selain itu, kredit dalam jumlah besar biasanya hanya diperlukan jika kondisi perekonomian sudah stabil dan baik.

"Jadi menurut saya perlu dilihat lagi apakah benar UMKM setiap tahun butuh pinjaman sebesar itu? Menurut saya itu agak diragukan. Kalau ekonomi sudah bagus 2023, apakah mampu 30 persennya mampu terserap UMKM? 30 persen itu tinggi," ungkapnya.

Direktur Riset CORE Piter Abdullah sebelumnya mengatakan, BI seharusnya bisa mendorong penyaluran pembiayaan bank melalui instrumen moneter yang dimiliki, seperti suku bunga acuan. Upaya ini lebih baik dibandingkan harus masuk ke wilayah kewenangan otoritas lain.

Piter menambahkan, aturan ini sudah melampaui kewenangan BI sebagai bank sentral. Sebab, pengaturan mengenai individu perbankan merupakan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga BI dinilai sudah kebablasan melewati kewenangannya.

"Rasanya terlalu jauh BI mengatur, bahkan dengan mengancam memberikan sanksi kepada bank. Menurut saya di luar kewenangan BI, domain BI lebih ke pengaturan makro, tidak pada tataran mikro mengatur bagaimana bank beroperasi," ujar dia.

BI beralasan, perluasan target pembiayaan inklusif tersebut dilakukan karena UMKM sangat berperan dalam perekonomian, dengan tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi serta pangsa yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sehingga UMKM menjadi kunci pemulihan ekonomi nasional.

Nantinya, akan ada sanksi yang diawali dengan teguran tertulis terlebih dahulu pada Juni 2022 dan Desember 2022. Kemudian sanksi kewajiban membayar sebesar 0,1 persen dikali nilai kekurangan RPIM (maksimal Rp5 miliar untuk setiap posisi pemenuhan RPIM) akan diberlakukan sejak Juni 2023.

Namun, sanksi RPIM akan dikecualikan untuk bank yang sedang dikenakan pembatasan kegiatan usaha seperti kredit/pembiayaan dan/atau penghimpunan dana oleh OJK, Bank Dalam Pengawasan Intensif (BDPI)/Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK), serta bank perantara.


(Des)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id