comscore

OJK Pede Restrukturisasi Kredit Pacu Pemulihan Ekonomi Nasional

Husen Miftahudin - 28 Januari 2022 07:44 WIB
OJK <i>Pede</i> Restrukturisasi Kredit Pacu Pemulihan Ekonomi Nasional
Ketua DK-OJK Wimboh Santoso. FOTO: OJK
Jakarta: Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso optimistis kebijakan restrukturisasi kredit dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. OJK telah memperpanjang masa kebijakan restrukturisasi kredit/pembiayaan, baik bagi industri perbankan maupun Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB).

"OJK berkomitmen menjaga momentum perbaikan ekonomi nasional, terutama percepatan pemulihan kredit/pembiayaan dalam skema restrukturisasi kredit/pembiayaan terdampak covid-19 yang telah kami perpanjang masa berlakunya sampai dengan Maret 2023," ujar Wimboh, di acara Media Group Network (MGN) Summit 2022 yang digelar hybrid, dikutip Jumat, 28 Januari 2022.
Menurut Wimboh, perpanjangan kebijakan restrukturisasi tersebut sebagai langkah antisipatif dan lanjutan untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi dalam rangka menjaga momentum indikator perbankan yang sudah mengalami perbaikan.

Selain itu, perpanjangan kebijakan tersebut juga demi mempersiapkan industri perbankan dan LJKNB, serta debitur untuk kembali normal secara perlahan. Dengan demikian potensi gejolak setelah kebijakan restrukturisasi berakhir dapat dihindari.

Adapun perpanjangan kebijakan restrukturisasi bank umum tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17/POJK.03/2021, sedangkan POJK Nomor 18/POJK.03/2021 sebagai landasan bagi perpanjangan kebijakan restrukturisasi bagi Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Dengan kedua beleid tersebut, maka masa kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit perbankan diperpanjang dari Maret 2022 menjadi Maret 2023.

Sementara, ketentuan perpanjangan restrukturisasi pembiayaan bagi LJKNB tertuang dalam POJK Nomor 30/POJK.05/2021. Dengan terbitnya ketentuan ini, maka kebijakan restrukturisasi pembiayaan diperpanjang hingga 17 April 2023 dari sebelumnya berakhir pada 17 April 2022.

Di sisi lain, Wimboh menuturkan tren restrukturisasi kredit perbankan terus mengalami penurunan. Hal ini sejalan dengan perbaikan ekonomi nasional di tengah terkendalinya dampak pandemi covid-19 di Indonesia.

Per Desember 2021, kredit restrukturisasi covid-19 turun menjadi Rp663,49 triliun terhadap empat juta debitur. Jumlah tersebut turun signifikan dibandingkan angka tertingginya yang sempat mencapai Rp830,5 triliun dengan 6,8 juta debitur.

"Dari jumlah tersebut telah dibentuk pencadangan sebesar 16 persen atau setara dengan Rp106,2 triliun," papar dia.

Sedangkan restrukturisasi di perusahaan pembiayaan hingga 17 Januari 2022 telah mencapai Rp220,38 triliun dari 5,23 juta kontrak. Jumlah tersebut turut mendorong penurunan risiko kredit di Perusahaan Pembiayaan.

"Risiko kredit di perusahaan pembiayaan terpantau stabil dengan Non Performing Financing (NPF) di level 3,53 persen, setelah sebelumnya sempat di atas 5,0 persen pada 2020. Menurunnya NPF ditopang oleh kebijakan restrukturisasi pembiayaan," pungkas Wimboh.
 

(ABD)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id