Akses Verifikasi Data Penduduk untuk Cek Detail Data Nasabah

    Husen Miftahudin - 23 Juni 2020 17:15 WIB
    Akses Verifikasi Data Penduduk untuk Cek Detail Data Nasabah
    Ilustrasi. Foto: Antara/Ujang Zaelani
    Jakarta: Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Mirza Adityaswara mendukung kerja sama pemanfaatan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan KTP elektronik (KTP-el).

    Kerja sama antara Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri) dengan 13 lembaga ini untuk berbagai bidang seperti perbankan, perusahaan pembiayaan, hingga fintech peer to peer lending atau pinjaman online.

    Kerja sama tersebut sangat diperlukan untuk mengecek data calon nasabah secara detail. Terlebih, pengajuan layanan keuangan seperti pinjaman kredit dilakukan secara virtual.

    "Perlu dipahami kenapa dari sisi perbankan diperlukan informasi-informasi (data calon nasabah secara detail). Karena kalau tidak ada informasi, malah masyarakatnya tidak bisa dapat kredit," ujar Mirza dalam diskusi LPPI Webinar di Jakarta, Selasa, 23 Juni 2020.

    Menurutnya lembaga keuangan perlu data tambahan calon nasabah selain informasi yang bisa didapat melalui laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Sebab banyak data calon nasabah yang tidak tercatat dalam laporan SLIK lantaran belum tersentuh lembaga keuangan.

    "Mungkin SLIK saja tidak cukup karena tidak semua nasabah itu sudah pernah punya pinjaman. Kalau yang belum punya pinjaman bagaimana? Makanya perlu ada informasi-informasi lain, karena ini semua dunianya adalah dunia yang sudah tidak ketemu fisik," tutur dia.

    Meski demikian Mirza juga meminta agar lembaga keuangan yang mendapat akses verifikasi data kependudukan tersebut mempergunakannya secara tanggung jawab. Lembaga keuangan tersebut harus bisa menjaga kerahasian data agar tidak bocor dan disalahgunakan pihak yang tidak bertanggung jawab.

    "Jadi ini harus balance, antara menjaga protection data dengan bagaimana financial services menyalurkan kredit tanpa ketemu orang. Ini yang harus dicari balance-nya," tegas Mirza.

    Sebelumnya sejumlah pihak merasa khawatir terhadap kerja sama akses verifikasi data kependudukan. Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid misalnya yang mengkhawatirkan data tersebut disalahgunakan lantaran belum disahkannya Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

    Dia meminta Kemendagri mematuhi aturan agar tidak sembarangan memberi akses data pribadi masyarakat dengan mengacu pada UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Di dalam peraturan itu ada pembatasan akses data pribadi yang hanya boleh dibagikan atas persetujuan pribadi.

    "Data pribadi itu menyangkut hak privasi warga negara yang harus dilindungi. Maka siapapun yang membuat data warga negara bisa diakses orang lain harus memenuhi syarat undang-undang," ucap dia.

    Sementara pengamat ekonomi senior dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menilai pemberian akses data kependudukan membahayakan. Sebab data kependudukan tersebut berpotensi bocor.

    "Selain tidak etis, melanggar privacy pemilik data, (pemberian akses data kependudukan tersebut) juga bisa membahayakan," tutur Piter.

    Menurut Piter, pemberian akses data kependudukan itu tidak tepat dilakukan oleh pemerintah. Apalagi data penduduk itu digunakan untuk kepentingan perusahaan swasta.

    "Sangat tidak tepat pemerintah memberikan data kependudukan kepada perusahaan swasta yang berorientasi profit," tuturnya.



    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id