BI: Beli SBN di Pasar Primer Jangan Diartikan Bailout atau BLBI

    Husen Miftahudin - 02 April 2020 16:25 WIB
    BI: Beli SBN di Pasar Primer Jangan Diartikan <i>Bailout</i> atau BLBI
    Bank Indonesia (BI) menegaskan perluasan kewenangan bank sentral untuk bisa membeli surat utang pemerintah di pasar primer (perdana) tidak bisa disamakan dengan memberikan dana talangan. Foto : MI/Usman Iskandar
    Jakarta: Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan perluasan kewenangan bank sentral untuk bisa membeli surat utang pemerintah di pasar primer (perdana) tidak bisa disamakan dengan memberikan dana talangan (bailout) maupun Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada bank-bank sistemik seperti yang terjadi pada krisis moneter 1998.

    "Kami tegaskan bahwa di dalam Perppu pembelian SBN atau SUN/SBSN dari BI adalah the last resort (lender of the last resort/LOLR atau pemberi pinjaman terakhir). Saya juga melihat sejumlah pemberitaan yang seolah-olah bahwa kita akan BLBI atau bailout itu perlu diberikan penjelasan yang lebih baik," ujar Perry dalam telekonferensi dari kantor pusat BI di Jakarta, Kamis, 2 April 2020.

    Perluasan kewenangan bank sentral untuk bisa membeli surat utang pemerintah atau surat berharga negara (SBN) di pasar primer semata-mata untuk penanganan permasalahan ekonomi imbas merebaknya pandemi virus korona (covid-19) di Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

    Pada Pasal 16 Ayat 1 huruf (c) menyebutkan, Bank Indonesia bisa membeli SBN berupa Surat Utang Negara (SUN) dan/atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berjangka panjang di pasar perdana untuk penanganan permasalahan sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional, termasuk SUN dan/atau SBSN yang diterbitkan dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemi covid-19.

    Dalam ketentuan sebelumya, bank sentral hanya diperbolehkan untuk membeli surat utang pemerintah yang ada di pasar sekunder. Sementara di pasar perdana, Bank Indonesia merupakan agen yang melaksanakan lelang surat utang pemerintah.

    Namun Perry memastikan langkah pembelian SUN/SBSN merupakan langkah terakhir ketika pasar tidak mampu menyerap lelang surat utang yang dilakukan pemerintah. Atau ketika imbal hasil (yield) surat utang terlalu tinggi sehingga membebani keuangan negara.

    Perry juga memandang kemampuan pasar dalam menyerap surat utang domestik maupun global masih baik. Ini terlihat dalam proses lelang surat utang yang dilakukan pemerintah dalam sepekan terakhir.

    Dari hasil lelang pada pekan lalu tersebut, Kemenkeu meraup dana segar sebanyak Rp22,2 triliun dari target sebesar Rp15 triliun. Adapun penawaran yang masuk terhadap lelang surat utang pemerintah sebesar Rp35,15 triliun.

    "Itu mencerminkan bahwa absorbsi pasar itu masih memungkinkan untuk membiayai kebutuhan penerbitan SBN," ungkapnya.

    Bahkan, dia menilai Kemenkeu bisa meningkatkan target lelang surat utang pemerintah dari Rp15 triliun menjadi Rp20 triliun pada setiap lelangnya. Kapasitas penerbitan surat utang global pun masih dapat ditingkatkan.

    "Di global juga masih dimungkinkan, apakah penerbitan global bond-nya bisa ditingkatkan dari rencana USD8 miliar menjadi lebih tinggi USD10 miliar. Ini yang sedang dirumuskan untuk melihat bagaimana penggunaan berbagai anggaran yang ada, penggunaan dana yang ada, bagaimana kapasitas absorbsi dari pasar global maupun domestik itu bisa menyerap tadi (surat utang yang diterbitkan)," pungkas Perry.



    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id