BI: Jaga Stabilitas, Normalisasi Kebijakan Harus Terencana dengan Baik

Jakarta: Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo mengatakan normalisasi kebijakan pasca-quantitative easing atau menambah likuiditas harus terencana dengan baik guna menjaga stabilitas. Dengan begitu, maka pemulihan ekonomi dapat tetap terus terjaga.

"Hal ini menjadikan exit strategy sebagai salah satu agenda prioritas Presidensi G20 dalam mewujudkan pemulihan bersama," ujar Dody dalam keterangan resminya, Kamis, 27 Januari 2022.

 

Lebih lanjut Dody menyampaikan ekonomi Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif didukung oleh sinergi bauran kebijakan yang ditempuh di tengah ketidakpastian yang tinggi.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan pada kisaran 3,2 persen sampai 4,0 persen pada 2021, dan meningkat pada kisaran 4,7 persen hingga 5,5 persen pada 2022. Hal ini ditopang oleh konsumsi swasta, investasi, dan ekspor di tengah risiko terkait pandemi covid-19 yang tetap perlu diwaspadai.

Terkait hal tersebut, jelasnya, Bank Indonesia akan mengarahkan fokus kebijakan moneter pada 2022 dalam menjaga stabilitas dengan memitigasi dampak dari normalisasi di negara maju.

"Sementara itu, kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta ekonomi keuangan inklusif dan hijau akan diarahkan untuk mendukung pemilihan ekonomi," beber Dody.

Pada kesempatan yang sama, Deputy Director General, Ministry of Economy and Finance Korea Selatan Byungsik Jung menyampaikan pentingnya pengelolaan utang dan aliran modal dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi global.

Menurutnya, normalisasi di negara maju akan meningkatkan tekanan terkait dengan utang dan aliran modal sehingga diperlukan dukungan dan kerja sama global dalam mengatasi tantangan tersebut.

"Normalisasi akan berdampak pada aliran modal, meskipun beberapa negara emerging market (berkembang) diperkirakan tetap mendapat persepsi yang positif dari investor," pungkas Jung.

(DEV)