BI Sebut Bank Punya SBN Rp886 Triliun

    Husen Miftahudin - 03 Juni 2020 16:53 WIB
    BI Sebut Bank Punya SBN Rp886 Triliun
    Ilustrasi Bank Indonesia - - Foto: Antara/ Rosa Panggabean
    Jakarta: Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memastikan likuiditas perbankan saat ini dalam kondisi aman. Hal ini tercermin dari kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) oleh perbankan yang secara keseluruhan mencapai Rp886 triliun.
     
    Dari angka itu, sekitar Rp520 triliun di antaranya bisa digunakan oleh industri perbankan sebagai pendanaan restrukturisasi dunia usaha dan kredit nasabah terdampak pandemi covid-19. Jika bank-bank mengalami kekurangan likuiditas, mereka bisa melakukan repurchase aggrement (repo) SBN kepada bank sentral melalui proses lelang.
     
    "Ini tugasnya Bank Indonesia untuk menyediakan dana likuiditas bagi perbankan untuk mendukung keberhasilan dari program restrukturisasi kredit yang dilakukan sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi," ujar Perry dalam konferensi pers usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Jakarta, Rabu, 3 Juni 2020.
     
    Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19, bank-bank bisa mendapatkan tambahan likuiditas melalui repo SBN yang mereka miliki ke bank sentral.
     
    Tambahan likuiditas tersebut, jelas Perry, dapat dipergunakan untuk mendanai restrukturisasi dunia usaha dan kredit nasabah terdampak pandemi covid-19.
     
    "Secara keseluruhan, sebagian besar bank itu bisa memenuhi dana likuiditas dari repo tadi. (Mungkin) bagi sejumlah bank memang masih memerlukan penempatan dana dari pemerintah," tuturnya.
     
    Dalam hal penempatan dana pemerintah di perbankan, bank sentral siap meminimalisasi beban suku bunga. Perry bilang, upaya ini sebagai langkah untuk memperkuat kerja sama antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam rangka 'burden sharing' atau bagi beban pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
     
    "Dalam konteks seperti ini bagaimana Bank Indonesia bisa burden sharing untuk suku bunga penempatan (dana) pemerintah di perbankan. Bank Indonesia siap, bahkan juga bagaimana meminimalkan sekecil mungkin beban dari suku bunga yang nanti diperlukan bagi pemerintah untuk mendukung pemulihan ekonomi," urai Perry.
     
    Adapun beban defisit APBN pemerintah semakin melebar seiring besarnya biaya penanganan pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi pascapandemi. Defisit tersebut sebagian besar akan didanai dari penerbitan SBN.
     
    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengakui defisit APBN 2020 akan kembali melebar, dari perkiraan Rp852,9 triliun atau 5,07 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi Rp1.039,2 triliun atau 6,34 persen terhadap PDB.
     
    Melebarnya defisit karena penerimaan negara diprediksi lebih rendah menjadi Rp1.699,1 triliun dari yang sebelumnya Rp1.760,9 triliun. Sementara itu, belanja negara mengalami peningkatan dari Rp2.613,8 triliun menjadi Rp2.738,4 triliun.



    (Des)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id