Banggar DPR Rekomendasikan BI Cetak Uang Rp600 Triliun

    Angga Bratadharma - 11 Mei 2020 15:47 WIB
    Banggar DPR Rekomendasikan BI Cetak Uang Rp600 Triliun
    Ilustrasi. FOTO: MI/Ramdani
    Jakarta: Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merekomendasikan langkah-langkah strategis dan antisipatif khususnya kepada Bank Indonesia (BI). Rekomendasi itu dianggap penting untuk menghadapi tantangan yang tidak mudah yakni pandemi covid-19 yang sudah memberikan tekanan terhadap perekonomian Indonesia.

    Adapun rekomendasi itu, Ketua Badan Anggaran DPR RI MH Said Abdullah mengatakan BI perlu mencetak uang pada kisaran Rp400 triliun-Rp600 triliun untuk mencukupi kebutuhan pembiayaan pemerintah, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta likuiditas perbankan nasional. Bank Indonesia harus mengambil langkah berani dan memiliki terobosan.

    "Sebab bila mengandalkan kebijakan konvensional, maksimal yang meredam tekanan terhadap pasar keuangan, tetapi tidak mampu menyuplai optimal kebutuhan likuiditas," ucap Said, seperti dikutip dari keterangannya, di Jakarta, Senin, 11 Mei 2020.

    Menurutnya hasil cetak uang dapat dijadikan alternatif pembiayaan yang dibutuhkan oleh pemerintah dari global bond. Bukankah dengan hasil cetak uang dapat ditawarkan ke perbankan, pemerintah dan LPS dengan yield yang lebih rendah daripada global bond.

    "Saya merekomendasikan yield pada kisaran 2-2,5 persen. Melalui kebijakan ini, pemerintah akan memiliki beban bunga yang lebih rendah," tukasnya.

    Ia menambahkan kebijakan mencetak uang tentu berakibat pada peningkatan inflasi. Tetapi, lanjutnya, dapat dimitigasi dengan berbagai instrumen pengendalian yang wewenangnya dimiliki Bank Indonesia, misalnya, melalui suku bunga acuan dan kewenangan penetapan Giro Wajib Minimum (GWM).

    Langkah langkah terobosan itu, masih kata Said, adalah bentuk sharing pain Bank Indonesia terhadap situasi krisis ini. Jadi Bank Indonesia tidak semata-mata menikmati untung akibat selisih kurs dan bunga pinjaman, tetapi sama sama ikut merasakan situasi krisis yang dihadapi oleh segenap rakyat.

    "Demikian rekomendasi kami agar kiranya menjadi bahan perhatian dan pemikiran serius Bank Indonesia sesegera mungkin," tuturnya.

    Adapun pemerintah telah mengusulkan perubahan APBN 2020 kepada DPR. Desain makro APBN 2020 komposisinya pendapatan negara dipatok turun, semula Rp2.233,2 triliun menjadi Rp1.760,9 triliun, dan belanja negara naik dari semula Rp2.540,4 triliun menjadi Rp2.613,8 triliun.

    Perubahan ini berkonsekuensi pada melebarnya angka defisit APBN. Semula defisit APBN dipatok pada kisaran Rp307,2 triliun (1,76 persen) menjadi Rp853 triliun (5,07 persen). Untuk menjalankan desain APBN 2020 ini pemerintah dan otoritas keuangan akan menghadapi tantangan yang tidak mudah.

    Tantangan pertama, pemerintah harus bisa memenuhi kebutuhan pembiayaan dengan mengandalkan dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp654,5 triliun. Langkah ini harus ditempuh pemerintah untuk menambal defisit APBN yang meningkat menjadi 5,07 persen. Akibat sedikitnya ruang fiskal pemerintah ini lah utang jadi pilihan.

    Tidak banyak yang bisa dikerjakan pemerintah dalam utak-atik APBN. Selain banyak belanja yang sifatnya mandatory karena perintah UUD 1945 dan undang-undang, seperti anggaran pendidikan 20 persen, anggaran kesehatan lima persen, dan dana desa 10 persen, juga masih terdapat belanja rutin yang utak-atiknya tidak longgar.

    "Dalam situasi ekonomi demestik dan global mengalami slowing down, kita berharap masih banyak investor yang berminat dengan global bond yang diterbitkan pemerintah. Hingga 3 April 2020, justru banyak investor non residen melepas SBN senilai Rp135,1 triliun. Keadaan ini akan menjadi tantangan pemerintah,"  tuturnya.

    Said memandang bila pandemi covid-19 menantang untuk mengajak bermain panjang maka alokasi anggaran penanganan covid-19 berikut jaringan pengaman sosial dan program pemulihan ekonomi sebesar Rp405,1 triliun berpotensi tidak mencukupi.

    "Konsekuensinya, kebutuhan pembiayaan akan semakin membesar, apalagi penerimaan dari pajak, dan sumber daya alam berpotensi mengalami penurunan sebagaimana yang telah diproyeksikan," ucapnya.

    Tantangan lainnya yaitu kemampuan LPS untuk melaksanakan tugasnya dalam melakukan penjaminan, dan penanganan bank sistemik dan nonsistemik tidak memiliki anggaran yang memadai. Karenanya, melalui Perppu No 1 Tahun 2020 pemerintah memberi antisipasi dengan dukungan pinjaman dari pemerintah dan Bank Indonesia.

    "Artinya, kebutuhan pembiayaan untuk support LPS makin besar," kata Said.

    Kemudian tantangan lainnya yakni Bank Indonesia makin berat tanggungjawabnya sebab sesuai Perppu No 1 tahun 2020 Bank Indonesia berkewajiban menjadi lender last resort untuk pembelian SBN, pinjaman dan likuiditas jangka pendek kepada perbankan, dan membeli repo surat berharga yang dimiliki oleh LPS.

    "Akibatnya, Bank Indonesia harus mampu memenuhi kecukupan modal, namun tidak serta merta bisa menggunakan cadangan devisa semuanya untuk memenuhi hal ini," pungkasnya. 



    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id