Aturan Diperluas, Pialang Saham Kini Bisa Gunakan Data SLIK

    Husen Miftahudin - 05 Januari 2021 14:32 WIB
    Aturan Diperluas, Pialang Saham Kini Bisa Gunakan Data SLIK
    Pialang Saham. Foto : MI.
    Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperluas cakupan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ke lembaga jasa keuangan di pasar modal. Perluasan ini diatur dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.

    Perubahan POJK SLIK ini merupakan penyempurnaan atas POJK Nomor 18/POJK.03/2017 yang cakupannya hanya untuk debitur di lembaga jasa keuangan sektor perbankan. SLIK merupakan sistem informasi yang bertujuan untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan informasi keuangan, yang salah satunya berupa penyediaan informasi debitur.

    Pengelolaan SLIK saat ini berada di bawah tanggung jawab OJK. SLIK menggantikan Sistem Informasi Debitur (SID) milik Bank Indonesia (BI) atau sebelumnya dikenal dengan nama BI Checking.

    OJK menyampaikan bahwa penyempurnaan POJK ini disusun sebagai landasan hukum untuk mengakomodasi tambahan lembaga jasa keuangan di pasar modal, yaitu Perusahaan Efek (PE) yang menjalankan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek (pialang saham) dan Lembaga Pendanaan Efek (LPE) untuk menjadi pelapor SLIK.

    "Selain itu, penyempurnaan perubahan POJK ini juga mencakup pengaturan terkait penyampaian dan penggunaan informasi debitur dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan SLIK serta mitigasi penyalahgunaan informasi debitur," jelas OJK dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa, 5 Januari 2021.

    Adapun pokok-pokok perubahan pengaturan dalam penyempurnaan ketentuan pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui SLIK. Pertama, resiprokal antara pelaporan dan penggunaan informasi debitur.

    Dalam hal ini, pelapor SLIK hanya dapat mengakses data informasi debitur maksimum sebesar 100 persen dari jumlah debitur yang dilaporkan pada posisi dua bulan sebelumnya. Kemudian, pelapor SLIK dapat mengajukan permintaan tambahan informasi debitur dengan mengajukan permohonan ke OJK.

    Kedua, tambahan pelapor SLIK kepada perusahaan efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek yang paling lambat menjadi pelapor SLIK per 28 Februari 2021. Lalu lembaga pendanaan efek yang paling lambat menjadi pelapor SLIK per 31 Desember 2021. Terakhir lembaga jasa keuangan lainnya yang memberikan fasilitas penyediaan dana dengan mengajukan permohonan ke OJK.

    "Perpanjangan waktu bagi pergadaian untuk menjadi pelapor SLIK dari paling lambat 31 Desember 2022 menjadi paling lambat 31 Desember 2025 dengan ruang lingkup laporan hanya mencakup pinjaman jaminan fidusia."

    Informasi debitur dapat digunakan untuk mendukung kelancaran proses pemberian fasilitas penyediaan dana, menerapkan manajemen risiko kredit atau pembiayaan, mengidentifikasi kualitas debitur untuk pemenuhan ketentuan OJK atau pihak lain yang berwenang, pengelolaan sumber daya manusia pada pelapor, serta verifikasi untuk kerja sama pelapor dengan pihak ketiga.

    Selain itu, debitur dapat melakukan permintaan informasi secara luring dan daring kepada OJK. OJK juga berwenang menetapkan penyesuaian penyampaian cakupan informasi laporan debitur berdasarkan pertimbangan tertentu.

    Lalu, pelapor dilarang untuk memperjualbelikan data SLIK. Pelapor juga wajib melakukan audit intern terhadap pelaksanaan SLIK paling sedikit satu kali dalam setahun.

    OJK juga memberi perhatian agar pelapor dilarang memperjualbelikan data SLIK, sebab ada sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut. Bagi pelapor dengan total aset kurang dari Rp500 miliar, akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp10 juta per informasi debitur dan maksimum sebesar Rp100 juta.

    Sementara bagi pelapor dengan total aset Rp500 miliar hingga Rp20 triliun dikenakan sanksi denda Rp50 juta per informasi debitur dan maksimum Rp500 juta. Sedangkan bagi pelapor dengan total aset lebih dari Rp20 triliun dikenakan sanksi denda sebesar Rp50 juta per informasi debitur dan maksimum Rp5 miliar.

    "Ketentuan peralihan yang mengatur bahwa dalam hal Perubahan POJK SLIK telah berlaku, maka sanksi kepada pelapor yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan POJK Nomor 18/POJK.03/2017 dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Perubahan POJK SLIK," tutup OJK.


    (SAW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id