BPK Diminta Tidak Jadi Alat Politik di Kasus Jiwasraya-ASABRI

    Angga Bratadharma - 29 Juni 2021 10:58 WIB
    BPK Diminta Tidak Jadi Alat Politik di Kasus Jiwasraya-ASABRI
    Gedung BPK. FOTO: Setkab



    Jakarta: Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mengaudit kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT ASABRI menjadi sorotan lantaran muncul dugaan adanya laporan audit ganda. Adapun penyelesaian kasus yang menimpa Jiwasraya dan ASABRI diharapkan bisa tuntas dan nantinya menjaga iklim investasi di Tanah Air.

    Menanggapi dugaan adanya laporan audit ganda, mantan Ketua Komisi Kejaksaan Halius Hosen angkat bicara. Ia mendorong agar publik mendesak adanya keterbukaan informasi publik terkait dugaan dua laporan investigasi yang berbeda itu.

     



    "Isu laporan (dugaan) audit ganda oleh BPK tersebut harus bisa diungkap oleh penegak hukum secara faktual agar tidak menjadi liar. Sebab kasus Jiwasraya dan ASABRI menurut saya masih akan panjang dan waktu akan bicara," ujar Halius, dalam keterangan tertulisnya, Selasa 29 Juni 2021.

    Halius menambahkan peran para kuasa hukum menjadi sangat penting dalam melakukan penilaian secara proporsional, terutama terkait dengan status aset yang disita sebagai barang bukti. Tentunya, kata dia, dengan menghormati sepenuhnya keputusan yang telah ditetapkan oleh majelis hakim yang mulia.

    Sebelumnya, tersangka Benny Tjokrosaputro pernah menyebut bahwa Jiwasraya banyak bertransaksi dengan saham-saham Grup Bakrie, terutama sebelum 2008. Benny mempertanyakan mengapa mereka tidak disidik, padahal jika diperhitungkan jumlah kepemilikan saham Jiwasraya di Grup Bakrie jauh lebih besar dibandingkan perusahaan yang dikendalikannya.

    Menurutnya, BPK sebagai garda penting dalam barisan yang mendukung penegakan hukum harus independen. "Kalau sistem audit yang digunakan BPK saat ini sudah tidak mampu menjadikannya (independen). Saya mendorong untuk dilakukan revisi pada sistem audit BPK sehingga dapat menutup rapat semua celah baik, internal maupun eksternal bermain," kata dia.

    Sementara itu, Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar mengatakan bahwa BPK merupakan lembaga negara yang tidak tunduk pada rezim yang berkuasa. Menurutnya, seharusnya semua hasil pekerjaan auditnya didasarkan pada keadaan riil.

    "Jika ternyata ditemukan indikasi adanya penyimpangan dari pekerjaannya, maka itu bisa menjadi alat untuk menghukum personilnya beserta pimpinannya karena lengah dalam melakukan pengawasan. Apalagi jika kewenangan mereka digunakan untuk kepentingan politik, mereka seharusnya dipecat," pungkas Fickar.

    (ABD)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id