comscore

Ini Syarat Aset Kripto Sah Diperjualbelikan

Husen Miftahudin - 12 November 2021 10:10 WIB
Ini Syarat Aset Kripto Sah Diperjualbelikan
Ilustrasi. AFP PHOTO/JACK GUEZ
Jakarta: Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan aset kripto sebagai komoditas dengan syarat tertentu sah diperjualbelikan, tetapi diputuskan haram untuk dijadikan sebagai mata uang. Aset kripto yang sah diperjualbelikan adalah yang memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki underlying serta memiliki manfaat yang jelas.

"Di Indonesia, aset kripto memang bukan untuk mata uang sebagaimana Peraturan Bank Indonesia. Ini juga sama seperti hasil musyawarah MUI yang mengharamkan kripto sebagai mata uang, karena di Indonesia hanya rupiah mata uang yang diakui," ucap CEO Indodax Oscar Darmawan, dalam siaran persnya, Jumat, 12 November 2021.
Oscar menekankan hampir semua aset kripto memiliki underlying asetnya tersendiri. Underlying aset kripto yang mudah dipahami seperti aset fisik USDT, LGold, LSILVER, hingga XSGD. Sementara itu, ada juga aset kripto yang underlying-nya berupa biaya penerbitan, seperti bitcoin.

Bitcoin memiliki underlying berupa biaya penambangan untuk memproses verifikasi dan penerbitan. Adapun biaya yang dibutuhkan dalam proses tersebut seperti biaya listrik sebesar 150 terawatt per jam.

"Cuma memang bentuknya murni digital, ya namanya ini inovasi teknologi, sekarang uang saja sudah tidak ada bentuk fisiknya cuma digital seperti e-money. Jadi karena ada biaya produksinya, bitcoin tidak muncul begitu saja. Makanya jangan heran kalau bitcoin harganya naik terus," ungkapnya.

Aset kripto

Aset kripto saat ini marak dimiliki banyak orang di Indonesia sebagai investasi. Bahkan perdagangan aset kripto dijadikan mata pencaharian utama oleh jutaan masyarakat Indonesia saat ini untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.

Dengan adanya kenaikan harga yang cukup tinggi dari tahun ke tahun, antusiasme masyarakat Indonesia terhadap investasi aset kripto terus bertambah. Ini dibuktikan dengan terus meningkatnya volume transaksi serta bertambahnya pendaftar yang ikut terjun untuk mendaftar di banyak crypto exchange terdaftar resmi di Indonesia.

Dalam Forum Ijtima Ulama, MUI memutuskan untuk mengharamkan penggunaan aset kripto sebagai mata uang. Ketua MUI Asrorun Niam Soleh mengatakan, keputusan itu diambil dengan sejumlah alasan.

"Dari musyawarah yang sudah ditetapkan ada tiga diktum hukum, yang pertama penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram karena gharar, dharar, dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2019 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015," kata Asrorun.

MUI juga menyatakan uang kripto sebagai komoditi atau aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung gharar, dharar, dan qimar. Hal tersebut juga tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i, yaitu ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik, dan bisa diserahkan ke pembeli.

Namun, MUI menyebut uang kripto sebagai komoditi atau aset dengan sejumlah syarat sah untuk diperjualbelikan. "Cryptocurrency sebagai komoditi atau aset yang memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki underlying serta memiliki manfaat yang jelas, sah untuk diperjualbelikan," pungkas Asrorun.

(ABD)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id