Penunjukan Himbara Tangani Likuiditas Perbankan Dinilai Langgar UU

    Gervin Nathaniel Purba - 16 Mei 2020 14:43 WIB
    Penunjukan Himbara Tangani Likuiditas Perbankan Dinilai Langgar UU
    Ilustrasi Himbara (Foto: Antara/Puspa Perwitasari)
    Jakarta: Ditunjuknya bank jangkar, dalam hal ini Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mengurusi masalah likuiditas perbankan dinilai tidak tepat.

    Peran Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terkait keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) No 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional akibat dampak pandemi covid-19 dipertanyakan.

    Penunjukan Himbara untuk mengurusi masalah likuiditas perbankan diatur dalam PP No 23 Tahun 2020. PP tersebut merupakan turunan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 mengatur tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan dalam menangani pandemi covid-19, termasuk likuiditas perbankan.

    "Itu menyalahi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) dan penunjukan tersebut juga bertentangan dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2020,” ujar Anggota Komisi XI DPR Fauzi H Amro, dalam keterangan tertulis, Sabtu, 16 Mei 2020.

    Menurut Fauzi, Himbara bukan regulator, tapi objek kebijakan. Himbara tidak boleh masuk sebagai regulator.

    Penunjukan tersebut juga bertentangan dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Dalam UU PPKSK Bab III Pencegahan Krisis Keuangan, terutama pasal 16, 17, 18, 19, dan pada bagian ketiga penanganan permasalahan likuiditas Bank Sistemik sudah sangat jelas, lembaga yang berwenang dan diberi tugas mengurusi masalah likuiditas perbankan yaitu BI, OJK dan LPS.

    "Tidak ada satu pasal pun yang menyebut peran Himbara, karena memang Himbara tidak termasuk regulator, tapi objek kebijakan," ujar Fauzi.

    Namun dengan keluarnya PP No 23 Tahun 2020, KSSK dinilai seperti mau cuci tangan, tidak mau menangani urusan likuiditas perbankan. Padahal itu tugas KSSK berdasarkan UU PPKSK dan diperkuat Perppu No 1 Tahun 2020 yang juga menui kontroversi.

    Fauzi mensinyalir, KSSK sengaja tidak mau terlibat dalam likuiditas perbankan, supaya bisa terbebas dari kasus hukum di kemudian hari. Terlebih sebagian anggota KSSK adalah pelaku yang terlibat dalam kasus BLBI dan Century Gate.

    "Nah sekarang mereka mau melindungi diri agar ke depan bisa terbebas dari kasus hukum.  Caranya dengan bikin aturan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang kontra produktif dengan aturan sebelumnya, yaitu UU PPKSK dan Perppu No 1 Tahun 2020. Mereka tidak mau terlibat sama sekali sekaligus dan menyerahkan urusan likuiditas perbankan ke Himbara, itu namanya cuci tangan,” ujar Politikus NasDem itu.

    Pada PP No 23 Tahun 2020, tepatnya Bab V pasal 10 dan pasal 11, diatur mengenai pelaksanaan program PEN terutama bagian penempatan dana yaitu ada bank peserta dan bank pelaksana.

    Menggunakan mekanisme perjanjian antar mereka dalam melaksanakan restrukrisasi. Dana penempatan pemerintah di bank peserta dan ada dana penyangga likuiditas di bank pelaksana. Antara bank peserta dan bank pelaksana diatur dengan perjanjian tersendiri antar mereka.

    "Bank peserta melakukan restrukrisasi atas debitur. Bank pelaksana melaksanakan restrukrisasi juga atas debiturnya tapi diawasi oleh bank peserta. Bagaimana mungkin bank peserta mengawasi restrukrisasi debitur dari para bank pelaksana. Bank Peserta adalah Bank Himbara plus bank swasta besar yang masuk dalam kategori 15 besar dalam keadaan sehat menurut penilaian OJK dan 51 persen dimiliki oleh WNI," kata Fauzi.

    Restrukrisasi atas debitur mulai dari ultra mikro, mikro, UMKM, consumer, hingga kredit korporat adalah sebuah tindakan individual bank sebagai kreditur kepada nasabahnya.

    Fuzai mempertanyakan terlibatnya bank peserta untuk mengawasi. Belum lagi dalam UU Pokok Perbankan jelas tentang rahasia kredit nasabah sebagai data yang harus disimpan dan menjadi delik pidana bila dibuka ke pihak lain diluar pihak kreditur.

    “Lantas apa fungsi OJK sebagai pengawas sektor perbankan dalam PP 23/2020 ini? Mekanisme adanya bank peserta dan bank pelaksana dalam prakteknya akan sulit dijalankan dan sulit di implementasikan karena skema tersebut adalah skema yang rumit berbagai alasan di atas,” katanya. 




    (ROS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id