comscore

Upaya Juda Agung Tangkis Isu Pengembalian Fungsi Pengawasan Bank

Husen Miftahudin - 07 Juli 2020 15:09 WIB
Upaya Juda Agung Tangkis Isu Pengembalian Fungsi Pengawasan Bank
Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung - - Foto: Medcom/ Husen Miftahudin
Jakarta: Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung membeberkan dua upaya yang bisa dilakukan bank sentral dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menangkis isu pengembalian wewenang pengawasan perbankan. Saat ini fungsi tersebut dipegang kendali oleh OJK yang sebelumnya merupakan wewenang penuh Bank Indonesia.

Kedua upaya tersebut adalah penguatan koordinasi dan masalah konglomerasi industri keuangan. Bila keduanya bisa diselesaikan, wewenang fungsi pengawasan tak menjadi soal, apakah ditempatkan di Bank Indonesia ataupun OJK.

 



"Jadi yang pertama adalah penguatan koordinasi, kedua adalah bagaimana mengatasi konglomerasi dari industri keuangan. Apakah itu di BI atau di OJK, menurut hemat kami apabila dua hal itu bisa diatasi, maka tempat tidak menjadi sebuah masalah, apakah di OJK atau di Bank Indonesia," ujar Juda dalam uji kelayakan dan kepatutan dengan Komisi XI DPR, Selasa, 7 Juli 2020.

Saat fungsi pengawasan perbankan dilepas bank sentral dan dipegang oleh OJK, ada sejumlah argumen yang berkembang. Pertama, untuk menghindari konflik kepentingan (conflict of interest).

Pasalnya, BI memiliki tugas utama melaksanakan kebijakan moneter. Bila bank sentral juga memegang kendali pengawasan bank, maka akan terjadi konflik kepentingan antara ekspansi likuiditas untuk penanganan bank dengan menjaga kestabilan nilai rupiah dari sisi moneter, dalam hal ini kestabilan inflasi dan kurs.


"Kalau pengawasan itu digabung ke dalam bank sentral yang fungsi pokoknya lebih kepada moneter, seringkali terjadi conflict of interest di dalam kebijakannya. Hal ini mengapa di banyak negara juga setelah 1999 itu melakukan hal yang sama," jelas Juda.

Argumen selanjutnya terkait dengan berkembangnya konglomerasi industri keuangan. Selain bank, industri keuangan juga mencakup asuransi, pasar modal, bancassurance, reksa dana, hingga perusahaan pembiayaan.

"Berkembangnya konglomerasi industri keuangan ini perlu pengawasan yang sifatnya terintegrasi. Dua argumen itu yang menyebabkan kenapa fungsi pengawasan perlu dipisah dari wewenang Bank Indonesia," urainya.

Ada pula argumen lainnya yang menyatakan bahwa pemisahan wewenang pengawasan bank dari BI harus dilakukan secara hati-hati. Sebab, bisa jadi di tengah jalan koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK tak berjalan mulus.

Koordinasi yang dimaksud Juda adalah koordinasi antara kebijakan makroprudensial yang dipegang bank sentral dan mikroprudensial yang menjadi kewenangan OJK dalam penanganan sebuah bank. Dalam hal itu bank diawasi OJK secara langsung, sementara Bank Indonesia harus memberikan likuiditas dalam rangka lender of last resort.

"Sekarang persoalannya di mana? Apakah kita lebih penting koordinasi atau lebih penting argumen terkait pemisahan (wewenang fungsi pengawasan bank). Kalau menurut hemat kami sekarang ini persoalannya adalah koordinasi harus diperkuat, itu fakta yang kita hadapi. Koordinasi harus diperkuat antara bank sentral dengan pengawas (OJK)," tutup Juda.


(Des)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id