OJK Batalkan Tanda Daftar Dua Pinjaman Online

    Husen Miftahudin - 21 Oktober 2020 18:10 WIB
    OJK Batalkan Tanda Daftar Dua Pinjaman <i>Online</i>
    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membatalkan surat tanda bukti terdaftar dua perusahaan fintech lending (pinjaman online). Foto: Dok.MI
    Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membatalkan surat tanda bukti terdaftar dua perusahaan fintech lending (pinjaman online), yakni PT Minitech Finance Indonesia dan PT Digital Quantum Tek. Keputusan tersebut membuat jumlah entitas fintech peer to peer lending yang terdaftar dan berizin di regulator menjadi 155 perusahaan.

    "Sampai dengan 14 Oktober 2020, total jumlah penyelenggara fintech peer to peer lending atau fintech lending yang terdaftar dan berizin di OJK adalah sebanyak 155 perusahaan," kata OJK dalam siaran pers yang diterima Medcom.id, Rabu, 21 Oktober 2020.

    Adapun jumlah entitas fintech peer to peer lending yang terdaftar di OJK menjadi 122 perusahaan. Sementara jumlah entitas fintech yang berizin sebanyak 33 perusahaan.

    OJK juga mengimbau agar masyarakat menggunakan jasa penyelenggara pinjaman online yang sudah terdaftar dan berizin dari OJK. Hal ini penting agar konsumen terlindungi dari praktik curang fintech abal-abal.

    "Hubungi Kontak OJK 157 melalui nomor telepon 157 atau layanan whatsapp 081 157 157 157 untuk mengecek status izin penawaran produk jasa keuangan yang Anda terima," tegas OJK.

    Sebelumnya, Satgas Waspada Investasi (SWI) memastikan fintech peer to peer lending atau pinjaman online yang sudah dinyatakan ilegal tidak akan bisa memperoleh tanda terdaftar dan izin dari regulator. Hingga Mei 2020, total terdapat 2.591 pinjaman online ilegal.

    Deputi Direktur Pengaturan, Penelitian, dan Pengembangan Fintech (DP3F) OJK Munawar Kasan menjelaskan bahwa pinjaman online yang terdaftar dapat menjalankan kegiatan operasional hingga satu tahun setelah mendapat tanda terdaftar, selanjutnya wajib mengajukan permohonan perizinan. Sementara pinjaman online yang sudah mendapatkan izin usaha dari OJK tidak memiliki masa kedaluwarsa atas tanda izin yang dimilikinya.

    Terkait legal tidaknya penyelenggara pinjaman online, bisa dilihat dari susunan kepengurusan yang terpampang di laman resmi fintech peer to peer lending tersebut. Para pengurusnya pun harus memiliki sertifikasi dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

    "Jadi ada ketentuan bahwa seluruh pelaku fintech legal harus ikut seminar, bahkan pemegang sahamnya juga harus ikut seminar. Kalau dia sebagai pengurus, komisaris, atau sebagai direksi, itu dia harus mengikuti training dan mengikuti ujian untuk memperoleh sertifikasi terlebih dahulu dari asosiasi untuk dapat mendaftar sebagai penyelenggara fintech lending di OJK," ungkapnya.
     

    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id